SELASA 29 NOVEMBER 2016

JAKARTA---Hotma Sitompul yang dikenal sebagai seorang pengacara sekaligus advokat senior hari ini dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangannya oleh pihak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional yang berbasis elektronik atau yang dikenal dengan e-KTP.

Ruangan pemeriksaan identitas tamu yang datang di Gedung KPK Jakarta.
Pantauan Cendana News langsung dari Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pengacara sekaligus advokat senior Hotma Sitompul sudah tiba sejak pagi, namun dirinya langsung bergegas memasuki ruangan dan tidak bersedia berkomentar terkait seputar pemanggilannya sebagai saksi oleh penyidik KPK.

Yuyuk Andriati, Plh Kabiro Humas KPK mengatakan "pemanggilan  Hotma Sitompul yang dikenal sebagai advokat dari Kantor Hukum Hotma Sitompul & Associates tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Sugiharto yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik KPK" katanya kepada wartawan di Gedung KPK Jakarta, Selasa pagi (29/11/2016).

Pemanggilan terhadap Hotma Sitompul oleh penyidik KPK tersebut tersebut karena yang bersangkutan diketahui pernah ditunjuk sebagai pihak pengacara sekaligus kuasa hukum Dukcapil Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat itu Hotma Sitompul sempat menjelaskan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa proyek pengadaan KTP Nasional telah sesuai dengan prosedur dan dirinya sempat membantah dugaan penggelembungan anggaran.

Sementara itu Sugiharto yang belakangan diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Sugiharto saat ini sedang menjalani masa penahanan sementara di Rumah Tahanan (Rutan) KPK sambil menunggu berkas perkara pemeriksaannya lengkap dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Selain menetapkan Sugiharto sebagai tersangka, penyidik KPK juga telah menetapkan Irman yang tak lain adalah mantan Direktur Jenderal

(Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai tersangka dalam kasus dugaan perkara dugaan Tipikor "penggelembungan" anggaran proyek pengadaan e-KTP Nasional yang diduga merugikan negara sekitar Rp2 triliun.

Jurnalis: Eko Sulestyono/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Eko Sulestyono
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: