SENIN 14 NOVEMBER 2016

LAMPUNG---Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Lampung punya cara menangkal penyelewengan pupuk bersubsidi. Petani kerap mengeluh sulit mendapatkan pupuk bersubsidi dengan alasan kekurangan stok. Padahal pupuk adalah kebutuhan pokok petani dalam mengolah lahan pertanian.  Untuk mengatasi masalah tersebut DPTPH Provinsi Lampung menerapkan sistem penjualan pupuk secara online atau billing sistem.

Seorang warga sedang  memeriksa keaslian pupuk.
Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Lampung Lana Rekyanti.  DPTPH  terus melakukan sosialisasi ke berbagai kabupaten di Provinsi Lampung terkait penjualan pupuk bersubsidi tersebut.  Khusus di Kabupaten Lampung Selatan uji coba billing sistem pupuk bersubsidi dilakukan di Kecamatan Candipuro dan akan dimantapkan di beberapa kecamatan seperti  Kecamatan Palas, Kecamatan Sragi, Kecamatan Penengahan.

Kecamatan Candipuro merupakan satu kecamatan di Lampung Selatan yang telah menerapkan sistem penjualan online dengan dua distributor pupuk bersubsidi diantaranya PT Pusri dan PT petrokimia Gresik di 14 desa melibatkan sebanyak 14  Gapoktan dan 278 kelompok tani serta 9 kios yang berada di Kecamatan Candipuro.

"Penerapan sistem distribusi pupuk online akan mempersulit ruang gerak bagi para oknum yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan pendistribusian pupuk karena semakin ketat pengawasan,"ungkap Lana Rekyanti dalam keterangannya, Senin (14/11/2016).

Konsekuensi dari sistem tersebut bagi petani d iantaranya diwajibkan menjadi anggota kelompok tani untuk mengetahui jumlah kebutuhan pupuk yang diperlukan bagi lahan pertanian yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan karena setiap kelompok tani telah memiliki jatah (kuota) pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan petani.

Beberapa keuntungan mengikuti tekhnik billing system menurut Lana di antaranya mengajak petani masuk dalam kelompok tani, menghasilkan penyusunan RDKK secara baik dan benar, meminimalisir timbulnya peredaran pupuk palsu di lingkungan petani oleh oknum tak bertanggungjawab. Selain itu penyaluran pupuk sistem online akan langsung diketahui oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, distributor,penyalur hingga petani.

Penyuluh pertanian Mualimin dan Syarifudin mencek  pengaplikasian pupuk petani.
Aturan terkait distribusi pupuk tersebut menurutnya terkait penyaluran pupuk oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan) koperasi tani, dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Penunjukan penyalur ini harus melalui verifikasi selanjutnya diusulkan oleh bupati/walikota dan ditetapkan dengan surat keputusan gubernur.

Pendistribusian pupuk juga tetap mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Peraturan tersebut mengharuskan pola pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan mulai dari produsen kepada distributor. Selanjutnya distributor kepada pengecer menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani sesuai Rencana Definitif kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) di lini keempat dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Lana Rekyanti menyebut di Lampung ada sekitar 70 Gapoktan yang telah menjadi pengecer pupuk bersubsidi. Selain itu pemerintah Provinsi Lampung juga telah menunjuk Kabupaten Lampung Selatan dan Tulangbawang Barat menjadi proyek percontohan  mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.

Kodim Ikut Menggagalkan Penyelewengan Pupuk

Sayangnya, pantauan Cendana News menemukan meski telah ada upaya mengatur distribusi pupuk bersubsidi namun masih ada oknum oknum nakal yang melakukan pengoplosan pupuk bersubsidi untuk keuntungan pribadi.

Upaya mengawasi peredaran pupuk oplosan yang merugikan masyarakat tersebut telah dilakukan oleh Kodim 0421/LS dengan melakukan dua kali menggagalkan upaya pendistribusian pupuk yang diduga palsu dan dioplos sebanyak 4 ton pupuk palsu dan sebanyak 3,5 ton pupuk oplosan.

Kodim 0421/LS bahkan pernah melakukan penggrebekan terhadap kios pengoplos pupuk dengan barang bukti sebanyak 70 sak atau sebanyak 3,5 ton pupuk oplosan SP 36 bersubsidi yang diganti menjadi non subsidi untuk memperoleh keuntungan. Pengoplosan juga dilakukan terhadap pupuk jenis ZA Petrokimia Gresik yang diwarnai dan diganti karung menjadi Sasco TSP, selain itu pupuk SP 36 subsidi dioplos dan diganti karung menjadi KCL Mahkota.

Pengakuan pelaku pengoplosan, pupuk tersebut sengaja akan dijual untuk dijadikan pupuk non subsidi dengan merk KCL, mahkota dan TSP Sasco untuk dipasarkan ke luar wilayah Lampung Selatan dengan harga variatif antara Rp150.000,- hingga Rp225.000 setiap sak.

Upaya pihak desa dilakukan dengan cara mengawasi penyalur penyalur pupuk yang ada di desa karena secara aturan penjualan pupuk harus berdasarkan adanya catatan rencana dasar definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi.

Jurnalis: Henk Widi/Editor: Irvan  Sjafari/Foto: Henk Widi
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: