SENIN, 28 NOVEMBER 2016
YOGYAKARTA---Meski sejumlah regulasi perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas sudah ada, namun pada kenyataannya kasus kekerasan seksual yang menimpa difabel seringkali masih diabaikan oleh pendamping, bahkan juga Pemerintah dan penegak hukum. Difabel korban kekerasan seksual bahkan acapkali dipandang cacat hukum, sehingga seringkali kesulitan menempuh jalur hukum.

Koordinator Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pusat Kegiatan Berkualitas dalam Kehidupan Penyandang Disabilitas (Center for Improving Qualified Activity In Live of People With Disabilities/CIQAL), Ibnu Sukaca, mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir ini terdapat 74 kasus kejahatan dengan korban difabel. Dari 74 kasus tersebut, 72 kasus di antaranya merupakan kasus kejahatan seksual dan dua lainnya kekerasan dalam rumah tangga. Sementara, dari 74 kasus hanya 3 kasus kekerasan seksual yang tertangani secara hukum, sedangkan 71 kasus lainnya hanya tertangani secara medis, psikologis, ekonomi dan perdamaian.


Ibnu Sukaca menjelaskan kepada awak media perihal hak penyandang disabilitas yang masih perlu mendapatkan perhatian serius.
Ibnu mengatakan hal itu dalam gelar diskusi bersama difabel dalam rangka peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) sekaligus dalam rangka penggalangan dukungan agar segera disahkannya Rancangan Undang-undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang akan memberikan jaminan hukum bagi korban difabel untuk mendapatkan keadilan hukum, di Yogyakarta, Senin (28/11/2016).

Menurut Ibnu, saat ini memang ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, termasuk perlindungan bagi penyandang disabilitas dari segala bentuk kekerasan. Namun, kenyataannya masih banyak korban kekerasan seksual yang dialami oleh difabel tidak terlindungi.


Suasana diskusi RUU PKS di Yogyakarta.
"Padahal, penyandang disabilitas atau difabel merupakan pihak yang paling rentan, dan kejahatan seksual terhadap penyandang disabilitas merupakan kejahatan berat, karena menimbulkan gangguan psikologis yang membuat difabel semakin sulit menjalani kehidupannya," kata Ibnu.

Sementara itu, Pendamping Lapangan CIQAL DI Yogyakarta, Dusrinah, menambahkan, selama ini memang sudah ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi difabel korban kekerasan seksual. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali korban difabel dianggap cacat hukum, karena keterbatasannya mengungkapkan kesaksian.

Dusrinah mencontohkan, dalam kasus kekerasan seksual yang pernah ditanganinya, korban tuna grahita memang selalu memberikan keterangan berubah-ubah. Hal itu disebabkan kelemehan mental yang dialami. Karenanya, acapkali penegak hukum kesulitan menangani kasusnya dan menganggap keterangannya tidak konsisten.

"Dalam kasus itu, korban tuna grahita seharusnya mendapatkan pendampingan ketika memberikan keterangan. Namun, seringkali pihak pengadilan tidak mengizinkan adanya pendamping. Hal inilah yang sedang kita upayakan regulasinya melalui RUU PKS yang saat ini sedang dalam pembahasan," jelasnya.

Selain masalah pendamping bagi difabel korban kekerasan seksual, Dusrinah juga mengatakan adanya kendala lain yang harus dihadapi oleh difabel tuna grahita. Menurutnya, selama ini keterangan atau kesaksian dari korban tuna grahita yang berubah-ubah harus disertai atau dikuatkan dengan Hasil Pemeriksaan Psikologi (HPP) dari psikolog yang berlisensi, yang intinya menguatkan jika keterangan atau kesaksian korban tuna grahita tersebut bisa dipercaya. Namun, tidak mudah bagi difabel untuk mendapatkan HPP dari psikolog yang berlisensi tersebut.

"Karena itu, RUU PKS sangat penting dan mendesak disahkan, agar memudahkan para difabel yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan," ungkapnya.

Dialog bersama penyandang disabilitas dalam rangka HAKTP dan penggalangan dukungan disahkannya RUUK PKS disertai dengan Gerakan SMS (Short Message Service/Layanan Pesan Pendek) berisi desakan agar RUU PKS segera disahkan dan dikirimkan kepada legislatif dan para penentu kebijakan lainnya.

Jurnalis: Koko Triarko / Editor: Satmoko / Foto: Koko Triarko
Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar: