JUM'AT, 11 NOVEMBER 2016

MATARAM --- Adanya pralihan kewenangan sejumlah sektor oleh pemerintah pusat, dari Kabupaten Kota ke pemerintah provinsi, dinilai telah berdampak terhadap keungan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB).


"Peralihan kewenangan sejumlah sektor tersebut termasuk sektor pendidikan secara langsung membebani keuangan Pemprov NTB menjadi lebih besar" kata Gubernur NTB, Zainul Majdi di Mataram, Jum'at (11/11/2016).

Majdi mengatakan, dalam hitunngan kami ada gep antara tanggung jawab yang dipikul dan dibebankan pemerintah pusat ke Provinsi dengan tambahan dana yang disiapkan melalui Dana Aalokasi Umu (DAU).

Untuk itulah, untuk mengatasi persoalan tersebut, ada dua opsi yang akan dilakukan untuk menutupi kekurangan yang ada.

Pertama, melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, supaya kekurangan yang ada bisa dibantu ditutupi. Kedua, merancang APBD NTB yang ada bersama DPRD, supaya bisa sesuai dengan kemampuan daerah.

"Jadi APBD harus tetap stabil, tidak boleh ada defisit" jelasnya.

Lebih lanjut, Majdi menambahkan bahwa peralihan kewenangan sektor pendidikan paling banyak membebani keuangan daerah Pemprov NTB, dimana ada sekitar lima ribu tenaga pendidik yg beralih tanggung jawabnya dari Kabupaten Kota ke Pemprov NTB

Jurnalis : Turmuzi / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Turmuzi
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: