SELASA, 8 NOVEMBER 2016

MATARAM --- Untuk terus memperbaiki tata klola dan layanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lebih terbuka, transparan dan profesional di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan salah satu daerah kantong TKI terbesar di Indonesia.


Pemerintah terus melakukan pembenahan dan perbaikan layanan kepada masyarakat, salah satunya dengan mendirikan kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di setiap Kabupaten Kota.

"NTB merupakan salah satu kantung TKI terbesar di Indonesia, karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan perhatian khusus melalui supervisi perbaikan layanan dan tataklola, supaya bisa berlangsung secara transparan dan profesional" kata Wakil Ketua KPK, Basariah Pnjaitan di Matram, Rabu (9/11/2016).

Menurutnya, TKI selama ini kerap menjadi sasaran dan korban praktik pungutan liar oleh oknum tidak bertanggung jawab, mulai dari proses perekrutan, pemberkasan, keberangkatan, bekerja hingga kembali lagi ke tanah air.

Ia menilai, karena faktor itulah yang menjadi salah satu penyebab mengapa TKI ilegal masih banyak di tengah masyarakat, khususnya dari NTB.

"Dengan didirikannya LTSP di setiap Kabupaten Kota, terutama Kabupaten yang menjadi kantong TKI, kedepannya diharapkan akan bisa terus memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat" tutupnya.

Ditambahkan, Kabupaten yang hendak mendirikan LTSP antara lain, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Bima.

Untuk diketahui kantor LTSP yang melayani pengurusan dokumen keberangkatan CTKI dan TKI di NTB sendiri hanya satu kantor dan hanya berpusat di Mataram, sehingga masyarakat yang dari kabupaten Kota lain, termasuk dari Pulau Sumbawa harus ke Mataram.

Jurnalis : Turmuzi / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Turmuzi

Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: