KAMIS 10 NOVEMBER 2016

BALIKPAPAN---Belum tuntasnya perizinan pembangunan coastal road, membuat pelaksanaan pengerjaan coastal road molor. Pasalnya, seharusnya pengerjaan fisik dimulai pada Agustus 2016 kemarin, kemudian direvisi hingga awal 2017 mendatang.

 Kawasan yang terkena Coastal Road.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan Sri Soetantinah menjelaskan  diundurnya pembangunan coastal road karena masih menunggu seluruh perizinan dari  provinsi dan pemerintah pusat tuntas. Hal itu juga karena diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, bahwa tidak ada lagi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota atas kewenangan 4 mil laut.

"Kewenangan untuk perizinan saat ini di provinsi dan pusat sehingga kami di kota mengikuti jalannya proses perizinan," jelasnya Kamis, (10/11/2016).

Coastal road ini rencananya terdiri dari 8 segmen. Tujuh segmen dikerjakan investor, dan satu segmen Pemkot Balikpapan. Pembangunan diprediksi tuntas lima tahun. Pembangunan sendiri menelan anggaran Rp5 triliun.

Ia menerangkan masih ada sejumlah tahapan lagi yang harus dilalui kepada para pemenang proyek terkait perijinan karena adanya perubahan UU 23 tahun 2014 tersebut.

"Yang menjadi persyaratan dan apa yang diminta provinsi kita penuhi. Kalau misalnya kita disuruh ekspose, ya kita ekspose. Memang kalau dikatakan molor ya molor, tapi kalau dikatakan stagnan tidak juga. Kan pihak pemenang lelang ada uang jaminan," beber perempuan yang akrab disapa Tantin.

"Koordinasi dengan pemerintah provinsi terus dilakukan terkait perizinan. Yang jelas progressnya tidak stagnan," tambahnya.

Jurnalis: Ferry Cahyanti/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Ferry Cahyanti.
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: