RABU 23 NOVEMBER 2016

JAKARTA---Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat berdasarkan hasil auditnya menemukan bahwa setidaknya terdapat 34 proyek pembangunan pembangkit listrik berskala kecil yang ternyata mengalami kendala atau masalah. Menurut keterangan resmi dari Perusahaan Listrik Negara atau PT. PLN (Persero) total kapasitas 34 pembangkit listrik tersebut sekitar 627,5 Mega Watt (MW).


Data 34 proyek pembangunan listrik yang terkendala.

Pada prinsipnya PT. PLN (Persero) sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya hasil laporan audit yang dilakukan oleh BPKP tersebut. Dengan demikian PLN sangat mendukung apabila kemudian selanjutnya akan dilakukan semacam penelitian yang lebih mendalam terkait dengan kelangsungan dan masa depan pembangunan proyek-proyek pembangkit listrik tersebut.

PT. PLN (Persero) menjelaskan bahwa diantara semua proyek-proyek pembangunan yang mengalami kendala atau hambatan tersebut ternyata merupakan proyek-proyek yang berada dalam kontrak antara tahun 2007 hingga 2012. Totalnya 11 proyek yang terminasi ini memapunyai total kapasitas sekitar 174 MW. Sehingga tidak satupun yang masuk ke dalam program pembangunan proyek pembangkit listrik dengan kapasitas 35.000 Mega Watt (MW).

Sedangkan terkait dengan penyelesaian proyek yang mangkrak atau terbengkalai tersebut maka PT. PLN (Persero) kemudian meminta pertimbangan dan verifikasi dari BPKP dan juga audit internal PLN. Sekian itu PLN juga melibatkan pihak ketiga (eksternal).

Hal tersebut dilakukan PT. PLN (Persero) untuk menghitung secara komprehensif apa yang seharusnya dilakukan kedepannya terkait dengan proyek pembangunan pembangkit listrik dengan memperhatikan faktor kebutuhan, faktor nilai keekonomian dan faktor teknis.

I Made Suprateka, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT. PLN (Persero) menyebutkan PLN tidak sendirian dalam memikirkan jalan keluar, salah satunya adalah hasil verifikasi dan audit dari BPKP. " Ketika memutuskan untuk melanjutkan proyek pembangunan pembangkit listrik tersebut akan mendapatkan nilai kewajarannya" katanya saat menggelar acara jumpa pers di Ruang Brantas, Lantai III, Kantor PLN Pusat, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT. PLN (Persero), I Made Suprateka.

Sementara itu terkait dengan masa depan dan kelangsungan 34 proyek pembangunan terkendala tersebut juga sangat terbantu dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No.4 Tahun 2016 terkait percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Dalam Perpres tersebut, PT. PLN (Persero) diberikan ruang untuk segera menyelesaikan masalah kelistrikan, salah satunya dengan tambahan biaya dan tentunya presiden akan melibatkan. BPKP agar sesuai dengan kewajaran.

Jurnalis: Eko Sulestyono/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Eko Sulestyono
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: