RABU, 16 NOVEMBER 2016

YOGYAKARTA---Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengapresiasi langkah Kepolisian RI yang dinilai telah tegas dan berdasarkan prinsip hukum yang obyektif dan berkeadilan telah menetapkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Penetapan Ahok sebagai tersangka dikatakan sebagai bukti tegaknya hukum di Indonesia.
PP Muhammadiyah meyakini, penetapan status Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang obyektif dan berkeadilan serta menjadi bukti tegaknya hukum dan terjaminnya eksistensi Indonesia sebagai negara hukum.
Kecuali itu, PP Muhammadiyah juga mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo yang telah mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum kasus dugaan penistaan agama dan melakukan berbagai komunikasi dengan ragam komponen bangsa, sehingga tercipta stabilitas nasional dan terwadahinya aspirasi umat Islam yang keyakinan keagamaannya ternodai.
"Selanjutnya, kami mengimbau kepada segenap masyarakat, untuk terus mengawal proses hukum selanjutnya agar tetap berjalan secara obyektif dan berkeadilan," ungkap Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam gelar pers terkait penetapan status Ahok sebagai tersangka di Kantor Pusat PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Rabu (16/11/2016), sore.
Haedar Nashir (berpeci) sedang memberikan pernyataan.

Didampingi sejumlah pimpinan lain di antaranya Busyro Muqodas, Dahlan Faris, dan Agung Danarto, Haedar juga meminta kepada segenap warga untuk mengambil pelajaran dari kasus tersebut. Bahwa agama merupakan ajaran suci yang mutlak diyakini para pemeluknya serta dijunjung tinggi keberadaannya sebagaimana dijamin konstitusi.
"Karena itu, siapa pun harus menghormati setiap keyakinan agama yang ada, termasuk oleh pemeluk agama yang berbeda, dengan sikap luhur dan toleran, serta menjauhi segala ujaran dan tindakan yang bisa merendahkan, menodai, menghina, dan menista keyakinan luhur agama apa pun yang hidup dan diakui sah oleh negara berdasarkan Pancasila," ungkapnya.
Suasana jumpa pers.

Haedar juga mengingatkan, agar semua umat Islam dan semua pihak berlapang hati menerima hasil dari proses hukum tersebut, serta mengawal dengan seksama agar hukum tetap tegak pada proses selanjutnya di pengadilan.
Sementara itu, menyikapi berbagai kabar tentang akan adanya demontrasi lanjutan terkait kasus Ahok, PP Muhammadiyah menegaskan, agar semua pihak lebih memfokuskan kepada pengawalan proses hukum selanjutnya di pengadilan dan tidak perlu mengambil langkah lain selain mengawal proses hukum tersebut yang menjadi tanggung jawab bersama.
Jumpa pers di kantor  PP Muhammadiyah Yogya.

Haedar mengimbau pula, agar masyarakat tidak terjebak dalam spekulasi-spekulasi yang tidak perlu, karena kasus Ahok sudah berada di ranah hukum. Bagi umat Islam yang merasa agamanya ternodai, kata Haedar, pun tidak ada hubungannya dengan pandangan negatif mengenai kebhinekaan apalagi dianggap merusak. Sebaliknya, langkah hukum itu justru bisa saling paralel sebagai satu bentuk merawat kebhinekaan agar setiap orang bisa saling menghormati agama.
"Jangan dikontraskan, orang yang merasa agamanya dinistakan sebagai anti kebhinekaan. Jangan menambah area kasus dan sebaiknya kita menangani dampak-dampak negatif dari kasus ini," pungkas Haedar.
Jurnalis: Koko Triarko/ Editor: Satmoko / Foto: Koko Triarko







Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar: