SENIN, 14 NOVEMBER 21016

SOLO --- Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui revisi Undang-Undang tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 


"Revisi UU ITE ini telah disahkan melalui sidang pada 27 Oktober kemarin. Semua fraksi di DPR telah menyetujui tanpa catatan pengesahan UU ITE ini," papar Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis dalam sosialiasai UU ITE dengan awak media di Solo, Senin (14/11/16).  

Dijelaskan, ada beberapa perubahan ketentuan hasil revisi UU ITE. Antara lain, Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang semula delik umum, diubah menjadi delik aduan. Selain itu, ancaman pidana yang sebelumnya 6 tahun menjadi 4 tahun pejara. Sedangkan denda, yang semula 1 miliar menjadi Rp 750 juta. "Revisi UU ITE ini juga mengatur mengenai cyber bullying," jelasnya. 

Aksi merusak atau merundung di dunia maya dapat diproses secara cepat oleh aparat penegak hukum. "Di dalam UU ITE hasil revisi ini juga memasukan kewenangan pemerintah melakukan penapisan konten dan penutupan konten," jelasnya.

Dalam UU ITE ini, cyber bullying yang disebar di publik dapat terkena ancaman penjara hingga 6 tahun penjara. "Jadi siapa yang menyebar bullying di publik jika dilaporkan bisa langsung ditangkap. Beda kalau sebuah ungkapan di group, ini tidak bisa dilaporkan. Kalau tidak sepakat apa yang dalam group, cukup keluar aja," terangnya. 

Selain itu, adanya hak warga negara untuk meminta pemberitaan negatif di masa lalu dihapuskan melalui ketentuan di UU ITE. Yakni mengenai "the right to be forgetten" atau hak untuk dilupakan. 

"Ini tentunya setelah ada putusan dari Pengadilan, yang menyebutkan seseorang yang semula tertuduh bersalah, namun hasil putusan sidang tidak bersalah. Begitu sudah ada putusan, yang bersangkutan bisa meminta pemberitaan negatif untuk dihapuskan," imbuh Abdul Kharis. 

Ditambahkan, UU ITE yang baru saja disahkan akan mulai diterapkan pada akhir November 2016. UU ITE diberlakukan setelah disosialisasikan selama sebulan setelah disahkan.

"Setelah diberlakukan UU ITE, pelaku bullying di ruang publik dapat diproses hukum secara langsung," pungkasnya.

Jurnalis : Harun Alrosid / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Harun Alrosid
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: