RABU 16 NOVEMBER 2016

MATARAM--- Meski kebijakan sapu bersih praktik pungutan liar (Pungli) telah lama dijalankan pemerintah pusat, tapi Pemerintah Provinsi justru baru sekarang membentuk Satgas Saber Pungli.

Kepala Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ibnu Salim.


Kepala Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ibnu Salim membatah kalau pembentukan Satgas Saber Pungli oleh Pemprov dikatakan lamban merespon kebijakan pemerintah pusat.

"Kita tidak terlambat, pasalnya di setiap instansi masing - masing, tim Saber Pungli sudah ada, termasuk di institusi kepolisian. Keberadaan Satgas Saber hanya untuk membantu dan mengkordinasikan terkait temuan dan penindakan praktik Pungli," kata Salim di Mataram, Rabu (16/11/2016).

Seperti di pemerintah pusat, tim Satgas Saber Pungli Provinsi NTB juga terdiri dari fungsi intelijen, penindakan, pengawasan dan yustisi, dengan demikian, hasil kerjanya sesuai harapan.

Ditanya kapan mulai ada tindakan, Salim menegaska, kalau untuk bergerak melakukan penindakan tidak bisa diberitahukan. Nanti kalau proses penindakan sudah berlangsung, baru akan diberitaukan, ada atau tidaknya hasil penindakan.

"Ide pembentukan tim Satgas Saber sendiri muncul dari pemerintah pusat, melihat maraknya praktik Pungli di sejumlah instansi dan badan layanan publik, terutama terkait perizinan," ujar Salim.

Jurnalis: Tarmuzi/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Turmuzi
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: