RABU, 23 NOVEMBER 2016
SOLO---Berawal dari keresahan terhadap kondisi bangsa Indonesia yang dinilai akhir-akhir ini ada berbagai pihak yang merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sejumlah advokat di Solo, Jawa Tengah, menentukan sikap. Mereka bersatu mendeklarasikan diri sebagai Tim Pembela Kebhinekaan (TPK).

“Kami menilai apa yang akhir-akhir terlihat, seperti  kasus penistaan agama  dengan pengerahan kekuatan bukan penggambaran negara kita yang mencerminkan kebhinekaan. Justru dengan melihat kasus itu, ada upaya-upaya yang menariknya ke arah perpecahan NKRI,” ucap Koordintaor Tim Pembela Kebhinekaan, Suharno, di sela deklarasi, Rabu (23/11/16).

Dibentuknya Tim Pembela Kebhinekaan, kata Suharno, tak lepas dari Hari Toleransi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 16 November.  Melalui momentum itu, pihaknya bersama sejumlah advokat di Solo berupaya untuk berjuang melalui jalur hukum untuk konsen terhadap isu-isu terkait kebhinekaan.

“Kami juga sudah membuka aduan masyarakat terkait adanya pihak-pihak lain yang berusaha menjadikan isu tertentu sebagai upaya memecah belah kebhinekaan,” tekannya. 

Para advokat di Solo berinisiatif membentuk tim pembela kebhinekaan.
Menurutnya, untuk kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, diharapkan untuk menghormati proses hukum. Termasuk, adanya isu akan adanya aksi susulan pasca 4 November, juga dinilai tidak tepat karena sudah berada di ranah hukum.

“Sebagai negara hukum, seharusnya kita tempatkan hukum sebagai panglima tertinggi. Sepanjang prosesnya kami tetap menghormati. Tapi beda jika yang ditampilkan adalah kekuatan. Ini jelas, kami merasa terganggu,” imbuhnya.

Sebagai advokat, Tim Pembela Kebhinekaan akan melakukan perjuangan tersendiri, tentunya melalui pendekatan hukum. Melalui Deklarasi TPK, pihaknya berharap semua warga negara Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi semangat kebhinekaan dan menolak segala bentuk paham dan usaha memecah persatuan dan kesatuan bangsa atas dasar apa pun.

“Kami juga mengimbau agar segala sesuatu harus menggunakan hukum dan jalur hukum sebagai satu-satunya alat perjuangan untuk mencapai setiap tujuan,” pungkasnya.

Jurnalis: Harun Alrosid / Editor: Satmoko / Foto: Harun Alrosid



Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar: