SENIN, 14 NOVEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Tanda Tangan Digital (TTD) dipastikan akan menjadi syarat keabsahan secara undang-undang di berbagai transaksi elektronik. Di bidang keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan di bidang pajak, TTD sudah diterapkan kepada 230.000 lebih Pengusaha Kena Pajak (PKP).


Pemerintah melalui Kemenkominfo memastikan penerapan Tanda Tangan Digital pada setiap dokumen. Dalam tahap implementasi saat ini, Pemerintah mendorong kepada seluruh pemangku kepentingan untuk beralih ke TTD dengan memberikan jaminan regulasi dan standar, panduan serta menciptakan ekosistem yang memadai agar industri dan layanan yang menggunakan TTD bisa tumbuh dengan baik.

"Penggunaan TTD yang memiliki kekuatan hukum ini akan menjadi revolusi di bidang hukum teknologi informasi,"jelas Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Informasi Kemenkominfo RI, Herry Abdul Aziz, di Yogyakarta, Sabtu (14/11/2016).

Herry menyebut, implementasi TTD yang telah berhasil dalam skala besar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada aplikasi e-Faktur atau faktur elektronik.

"Ditjen Pajak saat ini telah menerbitkan lebih dari 230.000 TTD bagi semua Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian, TTD ini tidak hanya memberikan jaminan keamanan dan legalitas dokumen elektronik, namun juga telah mengurangi penggunaan kertas yang sangat signifikan di Kementerian Keuangan," ungkapnya.

Namun demikian, Herry mengakui, masih dibutuhkan kesepakatan bersama secara nasional untuk menggunakan TTD secara bersama-sama sebagai bentuk implementasi dan menerima dokumen digital sebagai dokumen legal. Karena itu, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi, terutama kepada para penyedia layanan publik dan swasta.

Pemerintah sendiri, kata Herry, akan menyiapkan dasar regulasi dan SOP yang lebih rigid, agar pegawai pemeritah dan semua pemangku kepentingan di sektor swasta akan lebih nyaman dan merasa terlindungi dengan adanya peraturan yang lebih operasional di semua sektor.

"Selama ini sebenarnya tidak ada kendala dalam penerapan TTD ini, karena regulasinya sudah ada. Hanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan TTD saja yang masih sangat kurang, sehingga sosialisasi akan terus dilakukan," pungkasnya.
Jurnalis : Koko Triarko / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Koko Triarko
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: