SENIN 28 NOVEMBER 2016

JAKARTA---Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra Meminta Pemerintah Menjelaskan Secara rinci terkait statement Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang berencana menghapus Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2017.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra.
Menurut Sutan, Komisi X dalam hal ini akan memanggil Menteri Muhadjir dalam Rapat Kerja (Raker) guna memaparkan penghapusan tersebut.

"Ini kan menyangkut masalah pendidikan dari SD sampai SMA, bahkan sekolah yang ada di Indonesia tidak sama neraca pendidikannya," imbuh Sutan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, (28/11/2016).

Oleh karena, lanjutnya, pihaknya mengingatkan pemerintah sekaligus meminta sebelum ada keputusan secara resmi, sebaiknya pemerintah harus mesti raker dengan Komisi X.

Dia menyampaikan, untuk UN sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN 2017). Untuk itu, dirinya ingin meminta kejelasan dari pemerintah soal pengalihan anggaran untuk UN itu sendiri.

Dikatakan, jika 'roadmap' daripada moratorium UN itu baik, komisi X DPR Akan memberikan dukungan sepenuhnya. Namun, Komisi X juga akan menanyakan pengalihan dana yang sekitar Rp 500 miliar dari UN tersebut, bisa dialihkan untuk sarana dan prasarana lainnya.

"Kami komisi X harus mendapat penjelasan komprehensif dari pemerintah, sehingga kita dapat menjawab kepada stakeholder pendidikan," ungkapnya.

Untuk keputusan dari Menteri Pendidikan untuk mengalihkan UN itu, DPR belum menerima surat resmi dari Kemdikbud untuk melakukan rapat bersama. Sampai saat ini Komisi X yang membidangi masalah pendidikan, belum mendapatkan surat resmi.

"Agar pendidikan kita lebih baik ke depannya, marilah kita bicara, dengan baik soal hal itu," tutupnya.


Jurnalis: Adista Pattisahusiwa/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Adista Pattisahusiwa
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: