SENIN, 14 NOVEMBER 2016

YOGYAKARTA---Kendati masyarakat bahkan sejumlah instansi baik Swasta maupun Pemerintah telah begitu familier dengan transaksi online, namun faktanya masih banyak dari mereka belum memahami arti pentingnya Tanda Tangan Digital (TTD) di era serba digital dan semakin canggihnya kejahatan elektronik atau cyber crime.


Saat ini, transaksi elektronik telah menjadi kebutuhan dan tuntutan bagi masyarakat modern, sekarang dan di masa mendatang. Seiring dengan tuntutan tersebut, kejahatan elektronik juga semakin mengancam, kian canggih dan mampu meretas data pribadi yang tidak jarang menimbulkan kerugian materi sangat besar.

Sementara itu, selama ini masyarakat bahkan Instansi pemerintahan dan swasta masih mengandalkan Bar Code atau QR Code, Username, Password atau Token, dalam melindungi dokumen digital dan transaksi elektronik yang dilakukannya. Padahal, Barcode, QR Code, Username dan Password serta Token itu belum memberikan kekuatan hukum, karena tidak mampu memberikan jaminan integritas pada dokumen dan transaksi elektronik yang dibuat.

Demikian diungkapkan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Herry Abdul Aziz, saat membuka sosialisasi dan workshop penggunaan serta penerbitan 1.000 TTD kepada perwakilan instansi Pemerintah, Swasta, masyarakat dan kalangan akademisi di Yogyakarta, Senin (14/11/2016).

Ditegaskan Herry, dunia digital membutuhkan identitas digital dan sistem legal agar memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Pasalnya, kata Herry, banyaknya kejadian kejahatan elektronik seringkali disebabkan kesalah-pahaman masyarakat mengenai penggunaan dokumen digital dan lemahnya sistem keamanan portal, aplikasi atau layanan online dalam memverifikasi setiap user atau penggunanya.

Guna menjamin dan memberikan perlindungan terhadap segala jenis transaksi elektronik tersebut, lanjutnya, maka diperlukan sebuah mekanisme penjamin keamanan transaksi yang salah satunya menggunakan konsep teknologi Infrastruktur Kunci Publik (IKP) berupa Sertifikat Digital atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tanda Tangan Digital.

Tanda Tangan Digital atau TTD, jelas Herry, memiliki fungsi dan kekuatan hukum yang sama dengan Tanda Tangan Analog yang dituliskan di atas kertas atau Tanda Tangan Basah. Tanda Tangan Digital, tegasnya, mampu memberikan empat jaminan pada transaksi elektronik agar memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, sama dengan tanda tangan basah dan dijamin oleh Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 11, yang menyatakan, bahwa Tanda Tangan Digital memberikan jaminan identitas yang valid, jaminan kerahasiaan, jaminan integritas, serta jaminan nirsangkal terhadap dokumen dan transaksi elektronik

"Dengan TTD ini, ke depan dokumen apa pun yang selama ini dibuat dengan kertas tidak lagi perlu dibuat dengan kertas dan ini akan berdampak luarbiasa dalam penghematan anggaran dan lingkungan", ujar Herry, sembari menambahkan, jika sistem TTD tersebut di negara-negara lain seperti Korea, Jepang, Amerika dan Uni Eropa telah digunakan termasuk di bidang perbankan sejak 10 tahun lalu.

Jurnalis : Koko Triarko / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Koko Triarko

Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: