SENIN 28 NOVEMBER 2016

JAKARTA---Insiden Pengibaran bendera negara Republik Rakyat Cina (RRC) oleh PT Wanatiara Persada di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), pada Jumat (25/11/2016) lalu, mendapat tanggapan dari politisi Senayan.

Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya.
Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menilai Insiden pengibaran Bendera RRC di Maluku Utara tersebut tidak melanggar Undang-undang.

Sebab, menurut dia, hal itu itu boleh boleh saja apalagi itu dilakukan dalam kaitan kerjasama antar dua negara.

"Dalam konteks mereka mau mengibarkan benderanya karena mereka investor, saya rasa tidak melanggar UU," kata Tantowi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin, (28/11/2016).

Diketahui, para pekerja China yang bekerja di pabrik smelter yang ada di Maluku Utara dengan sengaja mengibarkan bendera negaranya berdampingan dengan bendera Merah Putih.

"Nah yang jadi masalah kalau misalnya cuma satu-satunya bendera, cuma bendera mereka yang dikibarkan," paparnya.

Selain soal pengibaran, juga dipersoalkan adalah ukuran bendera RRC yang lebih besar dari bendera merah putih. Sebab, ukuran bendera China lebih besar dari bendera merah putih, hal itu bertentangan dengan UU No 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta PP No 40 tahun 1958 tentang bendera kebangsaan Republik Indonesia.

"Nah yang janggal itu, ukuran bendera negara asing, tidak boleh lebih besar ukurannya dari bendera kita," imbuhnya.

"Jadi minimal itu sama. Mestinya, bendera kita lebih besar, karena ini wilayah negara kita," tambah Tantowi.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Adista Pattisahusiwa
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: