RABU, 9 NOVEMBER 2016

MATARAM --- Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) sampai sekarang masih menjadi persoalan cukup memprihatinkan dan belum sepenuhnya bisa ditekan, baik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan fisik, kekerasan seksual pada anak dan sejumlah praktik kekerasan lain.


Data Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) NTB, tercatat dari Januari sampai September 2016 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 300 kasus.

"Karena itu diperlukan kerjakeras dan partisipasi publik untuk menekan dan meminimalisir berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB" kata.

Kepala Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana (B3KAB) NTB, Eva Nurcahyanisngsih di acara Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) 2016 di Hotel Golden Palace, Rabu (9/11/2016).

Dikatakan, acara Puspa sendiri bertujuan untuk memperkenalkan program unggulan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Republik Indonesia, menggalangkan berbagai stakeholders untuk mempromosikan program unggulan ahiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penyusunan rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Sementara itu, Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Muhammad Ihsan yang mewakili Deputi Bidang partisipasi masyarakat KPP-PA RI menyampaikan perlunya kolaborasi dari komponen masyarakat dan lembaga masyarakat dalam mengatasi permasalahan pada perempuan dan anak.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya strategis, seperti membuat atau merevisi peraturan perundangan untuk mencegah kekerasan pada perempuan dan anak serta perdagangan manusia..

“Saya berharap dengan adanya PUSPA sebagai salah satu program unggulan pemerintah dapat menjadi ajang berkumpulnya berbagai komponen masyarakat, yang Insya Allah memiliki visi yang sama dalam upaya mengatasi masalah pada perempuan dan anak,” ujarnya..

Acara yang bertujuan akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan tersebut dihadiri lembaga sosial masyarakat, ormas keagamaan, lembaga profesi, akademisi, asosiasi dunia usaha, kelompok usaha Kabupaten Kota di NTB.

Jurnalis : Turmuzi / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Turmuzi
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: