SELASA 29 NOVEMBER 2016

MATARAM---Adanya revisi undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah berlaku mulai Senin 28 November 2016 yang menyebutkan, bahwa tidak saja bisa menyeret pembuat berita, tapi juga para penyebar berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.


Kapolda NTB, Brigjen Umar Septono.

"Revisi UU ITE yang awalnya hanya pembuat berita saja, tapi sekarang yang menyebarkan juga bisa dipidana, karena itulah masyarakat diminta lebih bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial (medsos)," kata Kapolda NTB, Umar Septono di Mataram, Selasa (29/11/2016).

Ia mengatakan, ketika revisi UU ITE tersebut telah berlaku, maka secara otomatis bisa menjerat siapapun yang menebar berita atau status kebencian termasuk bermuatan SARA melalui medsos tanpa bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pihaknya juga akan memperkuat jajarannya, menyikapi adanya revisi UU ITE, mengingat adanya potensi banyak laporan masuk mengenai hal tersebut.

"Berhati-hati, kalau baca, baca saja, kalau ragu tidak usah disebarkan nanti berbahaya, kita hanya iseng share, tapi ada yang protes, nanti kena juga," katanya menegaskan.

Jurnalis: Turmuzi/Editor; Irvan Sjafari/Foto: Turmuzi
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: