SELASA, 8 NOVEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Ketersediaan pangan telah menjadi masalah di seluruh dunia. Bukan hanya karena semakin sempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi untuk kebutuhan perumahan, pembangunan infra struktur dan sebagainya, namun juga pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Sementara, tidak terpenuhinya ketersediaan pangan bagi masyarakat bisa menyebabkan ketidak-stabilan negara.


Hal demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Hediati Soeharto, dalam sambutan acara penyerahan bantunan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dari Kementerian Pertanian kepada 20 Kelompok Wanita Tani sekabupaten Gunungkidul, masing-masing senilai Rp. 15 Juta dan 5 paket bantuan Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (PPMPBK) dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, masing-masing senilai Rp. 50 Juta, di Pendopo Sewoko Projo Kabupaten Gunungkidul, Senin (7/11/2016).


Titiek mengatakan, berbagai program bantuan itu merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang merupakan kebutuhan dasar paling utama bagi masyarakat. Pasalnya, kata Titiek, tidak terpenuhinya ketersediaan pangan yang kini juga telah dirasa mengancam, bisa menimbulkan ketidak-stabilan negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, jelas Titiek, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.


"Maka, terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga merupakan tujuan sekaligus sasaran dari ketahanan pangan di Indonesia, dan pemantapan ketahanan pangan itu salah satunya dilakukan melalui program KRPL", jelasnya.

Selain program KRPL yang telah berjalan, lanjut Titiek, dalam rangka penguatan ketahanan pangan itu Pemerintah juga memberikan bantuan melalui program PPMPBK. Program ini, jelas Titiek, pada dasarnya merupakan kegiatan usaha tani konservasi berupa penanaman yang bisa dilengkapi dengan pembuatan atau pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan air, serta aneka usaha kehutanan berupa pengembangan hasil hutan bukan kayu unggulan, antara lain lebah madu sutra alam, bambu, rotan, nyamplung serta bantuan komoditi peternakan dan perikanan. 


"Tujuan PPMPBK adalah memperbaiki kondisi daerah aliran sungai, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan pendapatan kelompok masyarakat melalui kegiatan aneka usaha kehutanan berbasis konservasi", jelas Titiek, sembari mengimbuhkan jika semua program bantuan tersebut bersumber dari APBN, sehingga diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan sebesar-besarnya.

Secara simbolis, bantuan 20 Paket Program KRPL dan 5 Paket Program Bantuan PPMPBK diserahkan langsung kepada kelompok tani penerima, disaksikan Bupati Gunungkidul, Badingah, dan jajaran. Hadir pula dalam acara tersebut, anggota DPRD DI Yogyakarta dari Fraksi Partai Golongan Karya, Slamet, dan Ketua DPD Partai Golongan Karya Gunungkidul, Giyarto.

Dalam kesempatan itu, Badingah pun menegaskan, krisis pangan akan bisa menjadi masalah yang dialami besar-besaran secara global, sehingga berbagai upaya meningkatkan ketersediaan dan ketahanan pangan sangat penting dilakukan.


Badingah berharap, dari 144 desa yang ada di Gunungkidul, diharapkan nantinya akan bisa menerima bantuan KRPL, yang telah terbukti mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saat ini, baru sebanyak 80 kelompok di Gunungkidul yang menerima program bantuan KRPL, sehingga masih banyak sekali yang belum mendapatkan. Karena itu, kami berharap Ibu Titiek akan bisa mengupayakan hal itu, guna mendukung program pembangunan kami yang menjadikan pertanian sebagai tulang punggung dan pariwisata sebagai garda depannya", pungkas Badingah.

Jurnalis : Koko Triarko / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Koko Triarko

Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: