SENIN 28 NOVEMBER 2016

MATARAM---Masih seringnya ditemukan praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah badan dan instansi layanan publik pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak saja membukan peluang terjadinya praktik korupsi, tapi juga dinilai sebagai penghambat proses pembangunan.

Warga  mengantri pembuatan paspor menjadi TKI di  kantor Imigrasi kelas satu Mataram beberapa waktu lalu.
"Praktik Pungli, tidak saja membuka pluang praktik korupsi, tapi juga menghambat proses pembangunan di tengah masyarakat," kata Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin di Mataram, Senin (28/11/2016)

Untuk itulah, dengan dibentuknya satuan tugas sapu bersih (Saber) Pungli yang merupakan gabungan dari sejumlah instansi pemerintahan dan lembaga penegak hukum, praktik pelaku pungli bisa ditindak dan praktik pungli bisa dibersihkan.

Amin juga berjanji bersama Satgas Saber Pungli akan menindak tegas siapapun Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di lingkup pemerintahan, maupun aparat penegak hukum.

"Saya kira kalau sampai ada ASN ataupun aparat penegak hukum yang terlibat Pungli, tidak ada ampun dan menjatuhkan hukuman setimpal atas tindakan dilakukan" katanya.

Kepada masyarakat, Amin juga meminta untuk tidak membuka dan memberikan ruang terjadinya pungli. Ia juga mengingatkan masih ditemukannya praktik pungli juga tidak lepas dari kontribusi masyarakat.

Jurnalis: Turmuzi/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Turmuzi
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: