JUM'AT, 4 NOVEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Belasan perwakilan warga penolak pembangunan Bandara Udara Kulonprogo, kembali mendatangi Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Jumat (4/11/2016). Mereka hendak menyampaikan protes dan kecaman terhadap rencana studi amdal pembangunan bandara, yang akan dilakukan di tahap pelaksanaan pembangunan. Padahal, studi amdal semestinya dilakukan di tahap perencanaan.


Warga desa Temon, Kulonprogo penolak pembangunan Bandara Udara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulonprogo, yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT), kembali mengecam proses pembangunan bandara udara NYIA, menyusul pemberitaan di media massa tentang rencana studi amdal pembangunan bandara yang disebutkan baru akan dilakukan.

Padahal, saat ini proses pembangunan bandara udara Kulonprogo telah memasuki tahap pelaksanaan, bahkan pembebasan lahan dan ganti rugi lahan warga terdampak sebagian telah dilakukan. Karenanya, WTT kembali mengecam dan menyampaikan, jika proses pembangunan bandara udara Kulonprogo selama ini banyak menyalahi aturan.

Ketua WTT, Martono, dalam audiensi dengan LBH Yogyakarta, mengungkapkan, saat ini pun proses pembangunan bandara kembali menunjukkan adanya pelanggaran, menyusul pemberitaan di media massa yang menyebut jika studi amdal baru akan dilakukan.


Martono menegaskan, studi amdal dan lingkungan seharusnya dilakukan jauh hari di tahap perencanaan, bahkan jauh sebelum ada Surat Keputusan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara Untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY atau yang menjadi dasar keluarnya Izin Penetapan Lokasi (IPL).

Hal demikian, pun dibenarkan oleh salah satu kuasa hukum dari LBH Yogyakarta  Yogi Zul Fadhli. Dikatakan Yogi, jika studi amdal baru dilakukan sekarang ini di saat pembangunan bandara sudah pada tahap pelaksaan, maka hal itu melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, yang menyatakan, jika studi amdal atau izin lingkungan dilakukan sebelum tahap pelaksanaan pembangunan dilakukan.

"Karena itu, rencana studi amdal dan pembangunan bandara udara Kulonprogo itu sebenarnya cacat hukum", jelasnya.
Sementara itu, Dosen Hukum Lingkungan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Harry Supriyono, dalam audiensi tersebut juga menyatakan, ada beberapa prinsip hukum lingkungan yang dilanggar dalam proses pembangunan bandara udara tersebut.


Dimulai dari keluarnya IPL, yang seharusnya keluarnya IPL tersebut didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kulonprogo. Selain itu, IPL seharusnya juga didasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, yang ternyata dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2012, menyebutkan jika Temon merupakan daerah rawan bencana geologis, yaitu tsunami, banjir dan angin kencang.

Harry juga menyatakan, dalam hal pengadaan lahan atau tanah,  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 sudah jelas mensyaratkan adanya tahap perencanaan, yang di dalamya harus didahului dengan studi kelayakan meliputi dampak lingkungan dan sosial.

Harry menegaskan, dalam setiap pembangunan fasilitas umum, semestinya Pemerintah berpegang pada asas menyejahterakan masyarakat, keadilan dan demokratis. Tidak hanya sekedar memberikan ganti rugi.

Terhadap kenyataan itu, pun Harry mengaku prihatin. Pasalnya, kata Harry, semestinya Pemerintah dalam memutuskan dan mengambil langkah apa pun berdasarkan kepada asas legalitas hukum.

"Saya berpendapat, proses pembangunan bandara udara Kulonprogo itu ditunda dulu, karena banyak aspek hukum yang perlu dipenuhi terlebih dahulu", pungkasnya.

Jurnalis : Koko Triarko / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Koko Triarko
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: