JUMAT 2 DESEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Aksi 212 yang kini tengah berlangsung, sejak jauh hari memunculkan isu akan adanya upaya makar. Sejumlah orang bahkan dikabarkan dini hari tadi ditangkap karena diduga hendak makar. Selain itu, isu akan adanya massa yang hendak menduduki MPR untuk mendesak digelarnya Sidang Istimewa guna melengserkan Presiden Joko Widodo juga santer terdengar.

Mahfud MD
Namun demikian, Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menyatakan, jika situasi sekarang ini berbeda dengan situasi di zaman Presiden Abdurahman Wahid alias Gusdur. Menurut Mahfud, sekarang ini MPR tak lagi memiliki wewenang untuk memecat langsung seorang presiden setelah adanya amandemen UUD 1945 pasca Pemilu 2004.

Mahfud yang ditemui usai rapat bersama Parampraja di Kepatihan, Komplek Kantor Gubernuran DI Yogyakarta, Jumat (2/12/2016), menegaskan, untuk memecat presiden sekarang ini MPR harus melalui beberapa prosedur dan meminta persetujuan DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK). Harus ada proses pendakwaan dulu dari DPR, yang kemudian diputuskan oleh MK, baru ke DPR dan ke MPR.

"Maka, isu pelengseran Presiden Jokowi melalui Sidang Istimewa MPR seperti zaman Gusdur sangat tidak tepat. UUD 1945 yang mengatur pemberhentian presiden sudah berubah dan diamandemen sejak 2004," tegasnya.

Mahfud mengingatkan, jika MPR kemudian dengan berbagai alasan tetap memaksa melakukan Sidang Istimewa dan memberhentikan presiden, MPR justru bisa dianggap makar.

Sementara itu, menanggapi kabar adanya penangkapan sejumlah orang yang diduga hendak makar pada dini hari tadi, Mahfud meminta kepada Kepolisian untuk serius mengumpulkan bukti-bukti upaya dugaan makar tersebut.

"Polisi juga harus transparan, jika memang orang-orang yang ditangkap terbukti hendak makar, harus diumumkan ke masyarakat," pungkasnya.

Jurnalis: Koko Triarko/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Koko Triarko

Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: