JUMAT 2 DESEMBER 2016

BANDUNG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat belum paham keinginan warga yang menolak pembebasan lahan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Sebelumnya, sempat terjadi bentrok antara warga dengan aparat saat pengukuran tanah BIJB di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Kamis (17/11) lalu.

Wakil Gubernur Pemprov Jawa Barat Deddy Mizwar dan Kepala Kepolisian Jawa Barat, Irjen Pol Bambang Waskito.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan, dari luas 750 hektar di Desa Sukamulya memang hanya 170 hektar yang dibutuhkan untuk bandara. Hanya saja ada masyarakat yang pro tanahnya diukur dan ada pula yang menolak.

"Ini tuntutannya yang jelas belum kita ketahui sama sekali," ungkap Deddy.

Pemprov Jabar, dikatakan Deddy, siap menampung aspirasi masyarakat termasuk pihak yang menolak pembangunan. Menurutnya, perlu dicari solusi yang terbaik agar menguntungkan kedua belah pihak.

"Sebenarnya aspirasi sesungguhnya itu apa? Kita belum tahu sampai sekarang, kalau relokasi (pindah) ke mana? Kalau harga seperti apa?," ucapnya.

Polemik kian bertambah dengan berdirinya beberapa 'rumah hantu'. Rumah tak berpenghuni yang dibangun asal-asalan di lokasi mega proyek ini, diduga sengaja didirikan agar mendapat ganti rugi yang besar.

"Muncul juga rumah-rumah hantu, ini suatu niat yang tidak benar, ini kan tidak bisa kita toleransi," tegas pria yang karib disapa Demiz ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menyampaikan, pihaknya sudah menampung informasi versi dari kedua pihak. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Pemprov Jabar, Komisi IV DPR RI akan kembali melakukan verifikasi kepada warga. Begitu pula sebaliknya.

"Sehingga apa yang sebenarnya diinginkan dan apa yang sebenarnya diharapakan dan apa solusinya kita bisa sampaikan kepada Pemerintah Daerah," kata Herman.

Menurutnya, pembagunan BIJB memang penting namun di sisi lain ada hak rakyat yang harus dihormati dan dihargai. Apalagi, disampaikannya, warga yang menolak sudah hidup secara kultural di lokasi pembebasan lahan tersebut.

"Mereka sudah hidup turun-temurun, berasimilasi dalam suatu komunitas dan tentu ini bukan hal yang mudah memisahkan mereka dalam sebuah sistem sosial yang sudah tejalin sejak lama," paparnya.

Adapun Kepala Kepolisian Jawa Barat, Irjen Pol Bambang Waskito membeberkan alasan anggotanya terpaksa melemparkan gas air mata saat terjadi ricuh di lokasi. Dikatakan, pihaknya kala itu sedang melakukan pengamanan bertepatan dengan proses pengukuran tanah.

"Negosiasi dari jam enam (pagi) sampai jam dua (siang) belum bisa juga dan malah warga mulai mau melawan. Anggota saya juga kena batu, ketapel dan sebagainya. Itu memang prosedur kita untuk melepaskan gas air mata," bebernya.

Bambang menampik anggotanya melakukan intimidasi kepada warga. Justru polisi mengamankan orang-orang yang terkena intimidasi dari warga yang menolak pembangunan. Kini dia sudah menarik seluruh personelnya dari lokasi, kecuali yang melakukan patroli.

"Jadi kita itu bukan mengintimidasi justru kita itu mengamankan orang orang yang terintimidasi itu," pungkasnya.

Jurnalis: Rianto Nudiansyah/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Rianto Nudinasyah
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: