JUMAT 2 DESEMBER 2016

BALIKPAPAN --- Upah Minimun Kota (UMK) Balikpapan akan diberlakukan pada 1 Januari 2017, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Balikpapan mengharapkan tidak akan ada yang dirugikan dalam penerapan UMK baru tersebut. UMK 2017 diputuskan Wali Kota Balikpapan sebesar Rp2.408.000, dan angka itu naik sebesar 8% dari tahun 2016.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tirta Dewi.
Kepala Disnakersos Tirta Dewi mengungkapkan besaran angka itu sudah melalui proses yang panjang dalam pembahasan bersama dewan pengupahan.

"Harapannya angka yang sudah diputuskan itu tidak ada yang dirugikan baik itu dari pengusaha maupun pekerja. Pertumbuhan ekonomi juga harapannya membaik sehingga roda ekonomi berjalan baik," ucapnya Jumat, (2/12/2016).

Ia juga menghimbau kepada pengusaha ataupun perusahaan mempersiapkan akan berlakunya UMK yang baru itu.

Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tahun 2003 pasal 90 tentang ketenagakerjaan bahwa pengusaha dilarang membayar dibawah UMK. Apabila hal itu tidak dilaksanakan maka sanksinya ada di pasal 185 yakni kurungan pidana penjara satu atau empat tahun, dan denda minimal Rp100 juta atau maksimal Rp400 juta.

"Kalau sudah ditetapkan memang kebijakannya seperti itu. Ya ini melalui proses selama ini kita selalu melakukan pembinaan agar tidak merugikan keduabelahpihak," tandasnya.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur menilai imbauan Pemerintah Kota Balikpapan terkait sanksi berupa denda itu bagi perusahaan yang tak membayarkan upah sesuai UMK meresahkan kalangan pengusaha.

Ketua Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo mengatakan hampir semua pengusaha merasakan dampak turunnya harga batu bara yang hingga kini masih dirasakan. Kendati kini harga komoditas unggulan Kaltim itu berangsur membaik.

"Kita bukan tidak tahu aturan pengupahan, tapi lihat situasi dan kondisi. UMK yang tinggi otomatis akan membebani pengusaha yang pada pada akhirnya efisiensi," tandasnya.

Ia pun menyadari pemerintah memiliki aturan yang wajib dipatuhi. Namun, kebijakan juga bisa dibuat sesuai dengan perekonomian daerah.

Jurnalis: Ferry Cahyanti/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Ferry Cahyanti


Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: