Anggaran Proyek KTP Elektronik Murni dari Dana APBN

31

KAMIS, 23 MARET 2017

JAKARTA — Persidangan putaran ketiga kasus perkara e-KTP kembali digelar di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Dalam persidangan lanjutan tersebut diagendakan mendengarkan beberapa penjelasan atau keterangan penting yang disampaikan dua orang saksi.

Taufik Effendi.

Kedua saksi yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut masing-masing-masing adalah Teguh Juwarno dan Taufik Effendi. Keduanya diketahui merupakan mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Kedua saksi tersebut mengaku dalam persidangan bahwa sumber pendanaan proyek KTP Elektronik itu tersebut memang murni diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Salah satu alasan mengapa menggunakan APBN dalam proyek e-KTP tersebut, karena Komisi II DPR RI tidak ingin ke depannya proyek e-KTP tesebut bermasalah. Terutama terkait dengan keamanan database dan juga untuk menghindari campur tangan atau intervensi pihak asing.

Menurut Taufik Effendi sumber pendanaan proyek e-KTP tersebut 100 persen memang berasal dari APBN, jadi bukan berasal dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).

“Hal tersebut berkaitan atau menyangkut tentang data kependudukan jutaan Warga Negara Indonesia, dikhawatirkan disalahgunakan negara lain,” kata Taufik saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Koleganya, Teguh Juwarno membenarkan hampir seluruh Anggota Komisi II DPR RI pada saat pembahasan rencana proyek e-KTP telah sepakat demi alasan keamanan proyek E-KTP harus dibiayai dari dana APBN.

“Jadi bukan dibiayai dari dana pinjaman luar negeri atau pihak asing,” jelasnya saat bersaksi dalam persidangan.

Pemeriksaan KPK  mendapatkan awalnya anggaran yang diusulkan terkait dengan proyek KTP Elektronik tersebut kepada pemerintah sekitar 4 triliun rupiah. Namun dalam perkembangannya, proyek e-KTP tersebut diduga sengaja “digelembungkan” sehingga anggarannya membengkak menjadi 6,3 triliun rupiah.

Dengan demikian menurut perhitungan KPK proyek e-KTP tersebut telah merugikan anggaran keuangan negara sekitar 2,3 triliun rupiah.

Teguh Juwarno.

Jurnalis: Eko Sulestyono/Redaktur: Irvan Sjafari/Foto: Eko Sulestyono

Komentar