Dana Haji untuk Infrastruktur Harus Produktif dan Transparan

54

RABU, 29 MARET 2017
MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu’mang mendukung penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur.  Namun ia mengingatkan penggunaan untuk investasi dan dikelola harus dengan perhitungan yang matang. 

Suasana Diskusi “Alokasi Dana Haji Demi Infrasrktur” di Kota Makassar, Rabu (29/3/2017).

“Bisa-bisa saja pemerintah memakai dana haji untuk infrastrutur selama itu masih aman saya pasti mendukungnya. Yang bahaya jika dana ini digunakan untuk investasi yang tidak produktif dan aman dikelola pemerintah,” ujar Agus dalam sebuah diskusi bertajuk “Alokasi Dana Haji Demi Infrastruktur” yang digelar sebuah media di Kota Makassar, Rabu (29/3/2017).

Menurut Ketua Persaudaraan Haji Sulsel ini kebijakan penggunaan dana haji  bila diwujudkan suatu terobosan dibanding harus pinjam ke negara lain dengan suku bunga tinggi  dapat menganggu eksistensi negara.

 
“Data haji di Sulawesi Selatan ada sebanyak 184.016 orang. Jika jumlah ini dikalikan Rp25 juta maka akan mendapat hasil 4 triliun rupiah lebih,” ujar ungkap Agus.

Transparan ini juga dikemukakan Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Bagian Sulsel Kamaruddin Kammisi dalam dikusi yang sama. Dia menngutip  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Kelola Jamaah Haji, disebutkan pengelolaan dana jamaah haji akan diserahkan ke pemerintah.

“Sehingga pada 2012 BPH diselenggarakan oleh Kemenag. Semua dana haji akan dikelola secara transparan,” ungkap Kamaruddin.

Sebenarnya pengelolaan dana haji ini sendiri. Sudah sejak lama masuk hal ini berbentuk dalam surat hutang negara, surat berharga bank syariah dalam bentuk suku. Suku ini digunakan untuk mendanai APBN.

Jurnalis: Nurul Rahmatun Ummah/Redaktur: Irvan Sjafari/Foto: Nurul Rahmatun Ummah

Komentar