Darurat Kesehatan Korowai, Papua

133

RABU, 29 MARET 2017

JAYAPURA — Korowai darurat kesehatan! Pasalnya d idaerah tersebut, kesehatan masyarakat semakin parah. Berbagai penyakit dan gangguan kesehatan menyerang warga di antaranya kaki gajah, gizi buruk, perut buncit, malaria, diabetes dan penyakit lainnya. Sebanyak 64 orang meninggal dunia secara misterius tanpa penanganan medis secara intensif di daerah tersebut.

Unjuk rasa mahasiswa peduli kesehatan dan pendidikan di halaman kantor DPR Papua.

Kasus ini terkuak  pada saat puluhan mahasiswa-mahasiswi berunjuk rasa di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua. Dari 64 orang meninggal dunia ini tercatat 18 pria, 2 orang bayi, 5 balita, seorang anak, 5 orang remaja dan 51 orang dewasa meninggal dunia. Jumlah tersebut berasal dari Desa Ayak, Brukmakot, Woma, belum termasuk Korowai secara umum.

Hal ini ditemukan Tim Peduli Kesehatan dan Pendidikan (TPKP) Rimba Papua setelah melakukan penelitian dan pengamatan secara khusus di Korowai yang mayoritas penduduknya  masih tinggal di rumah pohon dan sebagian besar belum tersentuh dunia modern.

“Korowai salah satu bukti bahwa masalah kesehatan dan pendidikan di wilayah ini tak berjalan normal. Akibatnya beberapa masalah dasar yang tak kunjung selesai,” kata Ketua TPKP Rimba Papua, Norberd Kemi Bobii bersama puluhan mahasiswa peduli kesehatan unjuk rasa di halaman Kantor DPR Papua, Rabu (29/03/2017).

Di sana menurutnya ada beberapa pukesmas pembantu(Pustu) yang dibangun mewah, sayang pelayanan tak berjalan baik, lantaran tenaga medis tak ditempat. Ia ungkapkan juga bahwa obat-obatan dasar, fasilitas lainnya juga belum memadai. Ini membuat masyarakat disitu terlantar.

“Terlantar karena mereka berada di tengah-tengah antara Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Boven Digoel dan Asmat. Selama ini pemerintah sibuk urus sengketa batas wilayah dan penduduk. Tapi tak ada yang serius melihat kondisi hidup  masyarakat lokal di sana,” ungkap Bobii.

Di sana juga sudah ada fasilitas pendidikan seperti sekolah, lanjut Bobii masih saja tak ada tenaga pengajar. Akibatnya, kata Bobii adik-adik usia dini dan masyarakat Korowai secara umum tak menempuh pendidikan dengan baik bahkan sebagian besar tak mencicipi dunia pendidikan.

“Sehingga kami minta pemerintah untuk memperhatikan hak hidup warga suku Korowai, Papua,” kata Bobii.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda setelah menerima aspirasi mahasiswa tentang kesehatan mengaku akan menyikapi hal tersebut dan menjadi satu agenda prioritas perwakilan rakyat untuk mendorong pemerintah sikapi kesehatan di daerahnya.

“Kami berterima kasih pada adik-adik mahasiswa. Kami akan lakukan langkah-langkah selanjutnya. Desakan adik-adik kepada pemerintah pasti akan kami laporakan ke Bapak Gubernur dan selanjutnya,” kata Wonda.

Langkah-langkah yang dilakukan pertama memanggil dinas kesehatan dan pendidikan untuk mengetahui sejauh mana program-program kerja mereka, dan juga pihak wakil rakyat akan berbicara kepada pemda terkait yang ada di sana.

“Daerah ini kalau tak salah masuk dalam wilayah daerah Kabupaten Mappi. Tetapi selalu bersengketa di beberapa daerah seperti Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Asmat. Sehingga ini bisa dibilang daerah tak bertuan,” tuturnya.

Setiap pemekaran, lanjut politisi Demokrat itu sudah pasti distrik dan kampung telah dibukukan dalam administrasi daerah yang dimekarkan yang telah diputuskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, menurutnya seringkali ada kepentingan-kepentingan yang muncul, maka muncul saling mengklaim.

“Diklaim-kliam akhirnya rakyat jadi korban. Tapi secara administrasi pemerintah Korowai masuk di Mappi. Dan pasti kami akan bertemu dengan pemerintah Kabuaten Mappi. Kebetulan besok Musrembang, saya akan minta pertanggungjawaban dari Bupati tentang hal ini,” ujarnya.

Tim peduli kesehatan dan pendidikan dari mahasiswa-mashasiswa Papua berikan aspirasi mereka kepada Ketua DPR Papua Yunus Wonda..

Kurowai Masih Tertinggal Jauh

Sementara, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncen Jayapura, Paskalis Boma mengaku terpanggil untuk mendorong pemerintah daerah kabupaten bahkan Provinsi Papua untuk melihat pembangunan di Korowai. Dirinya masih bertanya-tanya Korowai sampai saat ini masih tertinggal jauh.

“Korowai diapit di antara Kabupaten Asmat, Pegunungan Bintang, Boven Digoel dan Mappi. Ada 7 suku yang mendiami kampung tersebut, tapi dari catatan kami sampai saat ini belum ditentukan daerah administrasi pemerintahan yang pasti terhadap kampung itu,” kata Boma.

Dari aspek kesehatan dan pendidikan, menurutnya harus diperhatikan di mana kematian ibu hamil dan anak. Masyarakat di sana mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk kesehatan, pendidikan dan lainnya.

“Informasi yang saya dapat Komunitas Peduli Daerah Terpencil di sana tinggi sekali malaria, diabetes dan lainnya, karena kurang sekali makanan bergizi,” tuturnya.

Tim Peduli Kesehatan dan Pendidikan Rimba Papua mengeluarkan pernyataan, mendesak Presiden RI Joko Widodo segera mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Pemerintah Daerah (Pemda) Yahukimo, Pegunungan Bintang, Boven Digoel dan Asmat untuk memperhatikan daerah terisolir, terbelakang dan terpencil (3T) terlebih khusus di Korowai.

Mereka juga mendesak kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua untuk membangun sekolah baru disertai dengan sarana prasarana yang memadai di seluruh pelosok wilayah Korowai, juga mengirim tenaga mengajar atau guru sesuai kebutuhan layanan pendidikan di daerah tersebut.

Desakan juga ditujukan kepada Pemprov Papua, Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Boven Digoel dan Kabupaten Asmat segera menetapkan batas wilayah dan penduduk asli Korowai yang sampai saat ini masih bermasalah. Pengunjuk rasa juga mendesak segera membentuk tim terpadu yang terdiri dari keterwakilan dinas kesehatan, pendidikan, Komisi V DPR Papua, TPKP Rimba Papua dan pihak terkait.

Pelajar tinggi atau mahasiswa-mahasiswa yang mendatangi DPR Papua untuk menyuarakan peduli kesehatan itu antara lain perwakilan dari fakultas teknik, ekonomi, kedokteran, dan seluruh fakultas yang ada di Uncen mengawal kasus tersebut. Ada juga yang datang dari perguruan tinggi Universitas Sains Teknologi Jayapura (USTJ) dan lainnya.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda.

Jurnalis: Indrayadi T Hatta/Redaktur: Irvan Sjafari/Foto: Indrayadi T Hatta

Komentar