Didemo, Pemprov Sumbar: SE Percepatan Tanam Padi Tidak akan Dicabut

0
12

SENIN, 20 MARET 2017

PADANG — Sejumlah massa yang tergabung dari Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (KMSS) mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Barat untuk menyampaikan tuntutan agar Surat Edaran Gubernur tentang percepatan tanam padi dicabut.

Perwakilan dari Pemprov Sumbar menemui massa yang berunjuk rasa

Koordinator Aksi KMSS, Aulia Rizal mengatakan, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno telah mengambil kebijakan yang seakan memaksa petani untuk terus melakukan penanaman padi.

“Kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat petani yang resah dengan Surat Edaran Gubernur itu. Untuk itu kami minta agar Gubernur Sumbar segera mencabut aturan tersebut,” tegasnya, Senin (20/3/2017).

Ia menyebutkan, ada dua tuntutan yang disampaikan, yakni mencabut Surat Edaran No.521.1/1984/Distanhorbun/2017/ dan N.521.1/2088/Distanhorbun/2017 tentang Dukungan Gerakan Percepatan Tanam Padi.

Tuntutan selanjutnya, yakni melakukan pemulihan, dan peningkatan infrastruktur pertanian, subsidi kebutuhan tani, bantuan pendanaan yang memadai dan jaminan harga pasar hasil pertanian. Sesuai UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemerdayaan Petani.

“Jika tidak mau mencabutnya, maka kami yang akan mencabutnya,” tegasnya.

Menyikapi tuntutan dari massa, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar, Candra mengatakan, secara substansi tidak ada yang dipermasalah dalam Surat Edaran tersebut. Ia bahkan menegaskan, tidak ada yang salah dengan Surat Edaran yang diterbitkan pada 6 Maret 2017 itu.

“Saya lihat, munculnya polemik ini hanya soal bahasa yang dipahami secara sepenggal. Seperti akan diambil alih oleh pemerintah. Sebenarnya jika dipahami secara lengkap, pengelolaannya yang diambil alih, bukan lahannya,” ujar Candra.

Aksi demo di Kantor Gubernur Sumbar

Menurutnya, tuntutan massa yang berharap agar Surat Edaran itu dicabut tidak akan dilakukan, karena surat itu tidak ada yang salah, yang salah itu orang-orang yang memahami sepenggal saja. Selain alasan itu, keluarnya Surat Edaran tersebut berdasarkan kebijakan dari Kementerian Pertanian terkait swasembada pangan.

“Jika masih ada yang ingin menuntut untuk mencabut, sulit untuk dipenuhi, tapi jika meminta untuk diubah bahasanya, itu bisa dilakukan,” ungkapnya.

Menggantikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menemui massa, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar Candra didampingi Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Sumbar, Zul Aliman dan Kepala Biro Setdprov Sumbar Jasman.

Jurnalis: Muhammad Noli Hendra / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto: Muhammad Noli Hendra

Komentar