Diduga Banyak Oknum DPRD Sikka, Intervensi Proyek Jalan Usaha Tani

0
13

SENIN, 20 MARET 2017

MAUMERE — Paket pengerjaan atau proyek di pemerintahan Kabupaten Sikka, yang banyak diperjualbelikan oknum anggota DPRD Sikka kepada pengusaha atau kontraktor, lebih banyak berada di Dinas Pertanian, yakni proyek pembukaan Jalan Usaha Tani (JUT).

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Hengky B. Sali

Demikian disampaikan Sekertaris Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sikka, Paul Papo Belang, kepada Cendana News dan awak media di Sekertariat Gapensi Sikka, Senin (20/3/2017). Dikatakan Paul, pengerjaan proyek jalan usaha tani sangat mudah karena hanya menyewa alat berat untuk menggusur atau membuka jalan baru dan merupakan jalan tanah, sehingga waktu pengerjaannya bisa 7 hari dan keuntungan yang didapat sangat lumayan. ”Waktu kerjanya cepat dan untungnya besar. Biasanya pagu anggarannya Rp100-200 juta, sehingga bila menyewa alat berat sehari Rp5 juta, 7 hari hanya mengeluarkan dana Rp35 juta, sehingga sisanya merupakan keuntungan pengusaha yang dibagi juga ke anggota dewan,” ungkapnya.

Dibeberkan Paul, anggota Gapensi Sikka mengeluh dengan perilaku anggota dewan yang terhormat yang suka menjual proyek ke pengusaha yang berani membayar minimal 10 persen dari nilai kontraknya, dengan memberikan dana tunai atau ditransfer ke rekening bank oknum dewan tersebut. “Kami ada transaksi pembayaran dari kontraktor ke anggota dewan, dan anggota saya datang mengadu ke saya, sehingga saya bicara ini agar di tahun 2017 praktik seperti ini jangan terjadi lagi,” tegasnya.

Paul mengaku siap menyampaikan, bila DPRD Sikka ingin meminta klarifikasi. Namun, demi kepentingan teman-teman pengusahanya, Paul tidak mempublikasikan nama-nama anggota dewan yang melakukan praktik jual beli proyek.

Namun, jika DPRD Sikka mau membawa permasalahan ini ke ranah hukum, Paul menyampaikan, agar dipikirkan baik-baik dahulu, karena beresiko besar bagi anggota dewan, bukan dirinya dan Gapensi Sikka. “Kalau saya masuk penjara tidak jadi persoalan, tapi kalau anggota dewan yang masuk penjara itu sebuah persoalan besar,” tegasnya.

Paul juga mengatakan, banyak pengusaha yang merelakan nama perusahannya atau bendera perusahaannya dgunakan anggota dewan untuk mengerjakan proyek, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena mendapatkan dana dari oknum dewan tersebut. “Saya menegur anggota saya, agar jangan membiarkan nama perusahaan digunakan anggota dewan untuk mengerjakan proyek, tapi mereka katakan bila tidak diberikan, mereka tidak akan mendapat uang,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Hengky B. Sali, kepada Cendana News dan awak media lainnya di kantornya, Senin (20/3/2017), mengakui jika pihaknya pernah ditelepon anggota DPRD Sikka yang meminta agar proyek di dinasnya diberikan kepada kontraktor yang namanya disebutkan anggota dewan tersebut. “Kadang, mereka mau supaya kontraktor pilihannya yang kerja, tapi saya tidak bisa begitu dan saya juga tidak tahu kalau ada proyek di dinas saya dijual kepada pengusaha,” ungkapnya.

Hengky mengatakan lagi, kadang anggota DPRD Sikka menelepon dan membicarakan tentang kontraktor yang mengerjakannya, tapi Hengky mengatakan belum bisa memutuskan, karena kontraktor di Sikka banyak, sehingga dari sisi keadilan ini tidak bagus. “Mereka katakan pak Kadis bisa ko si ini yang kerja dan saya katakan sabar dulu, saya tidak bisa putuskan,” tuturnya.

Hengky pun mewanti-wanti, agar jangan sampai pihaknya dibenturkan dengan siapapun, dan tidak menginginkannya. Sebab, perencanaan semua proyek ada di Bappeda Sikka, sedangkan pihaknya hanya menjalankan saja.

Di Dinas Pertanian, jelasnya, ada dua kategori proyek, yakni Renja dan Partisipatif dan tidak semua partisipatif termasuk proyek Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sikka dan semua paket pengerjaan tetap menggunakan mekanisme. “Kalau proyek Penunjukan Langsung di Dinas Pertanian, saya mengambil kebijakan yang menentukan pemenangnya adalah tim yang terdiri dari PPK dan kepala dinas,” ungkapnya.

Hengky mengakui pula, proyek jalan usaha tani sudah melebihi batas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Manengah daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka, sepanjang 50 kilometer dan tahun 2017 pun sudah melebihi target maksimal tersebut. Sementara, di tahun 2017 ada 54 paket jalan usaha tani yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Sikka, dengan pagu anggaran bervariasi antara Rp75-250 juta. “Untuk tahun 2018, kami akan menolaknya, sebab jumlahnya sudah melebihi target dalam RPJMD dan saya sudah sampaikan ini kepada Kepala Bappeda Sikka,” pungkasnya.

Jurnalis: Ebed De Rosary/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Ebed De Rosary

Komentar