Dinsos Banjar Adakan Sosialisasi Penanganan Kemiskinan Perkotaan

50

SENIN, 20 MARET 2017

BANJAR — Dinas Sosial Kota Banjar melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Dra. Sri Astuti, M.Ap., menggelar sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin Perkotaan bertempat di Aula Kantor Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, Senin (20/3/2017).

Mumu Suherlan

Dalam kegiatan tersebut, pihak panitia mengundang 60 peserta yang merupakan perwakilan dari instansi sosial yang ada di empat kecamatan, yakni Pataruman, Purwaharja, Banjar, dan Langgensari.

Selain itu pihak panitia juga mengundang perwakilan dari koperasi, dunia usaha, TKSK dan tokoh masyarakat setempat.

Narasumber adalah dari perwakilan iKemensos RI, diwakili Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kemensos RI, Mumu Suherlan.

“Saat ini angka kemiskinan secara nasional sebesar 11 persen dari jumlah penduduk di Indonesia, sedangkan untuk Kota Banjar sendiri saat ini jumlah penduduk miskin berjumlah sekitar 8.717 orang.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan tentunya melalui program-program pembangunan kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya program penanganan permasalahan kemiskinan perkotaan. Jadi, penanganan kemiskinan bukan hanya dilakukan di pedesaan melainkan harus dilakukan di perkotaan,” papar Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, SriAstuti.

Menurut Sri, ada dua jenis kemiskinan yang harus ditangani pemerintah dalam hal ini Kemensos RI bersama pemerintah daerah, khususnya instansi sosial terkait, yakni kemiskinan mental dan kemiskinan ekonomi.

“Dari dua jenis kemiskinan tersebut, yang paling sulit ditangani adalah kemiskinan mental, diperlukan beberapa metode khusus untuk menangani masyarakat khususnya penyandang kemiskinan mental tersebut, yakni bimbingan mental, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan. Jadi, diperlukan kesabaran yang luar biasa dari instansi sosial terkait khususnya petugas pendamping di lapangan dalam menangani kemiskinan mental tersebut,” jelasnya.

Ia menekankan bahwasannya pengentasan kemiskinan tidak hanya cukup dilakukan dengan pemberian bantuan-bantuan, melainkan harus dilakukan pula metode-metode lain sehingga masyarakat miskin tidak memiliki ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah.

Sementara itu, Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kemensos RI Mumu Suherlan, mengatakan, bahwa karakter kemiskinan antara masyarakat pedesaan berbeda dengan masyarakat perkotaan, sehingga metode penanganannya pun berbeda-beda.

“Masyarakat miskin di perkotaan memiliki kecenderungan lebih kompleks, yakni memakai ruang publik, mudah dimobilisasi untuk kepentingan tertentu dan sumber penghasilan bertumpu pada hasil pekerjaan, sementara masyarakat miskin di pedesaan pada umumnya lebih sederhana dalam arti mereka tidak menggunakan ruang publik sebagai tempat tinggal, dan pola pikir mereka pun berbeda, sehingga program penanganan yang dilakukan juga berbeda dan cenderung lebih sederhana,” jelasnya.

Jurnalis: Baehaki Efendi / Editor: Satmoko / Foto: Baehaki Efendi

Komentar