Ditetapkan sebagai Tersangka, Andi Narogong Ditangkap KPK

0
15

KAMIS, 23 MARET 2017

JAKARTA — Petugas KPK berhasil menangkap dan mengamankan tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus perkara penggelembungan anggaran proyek e-KTP. KPK sebelumnya telah menetapkan Andi Narogong sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Febri Diansyah, Juru Bicara KPK.

Demikian pernyataan resmi yang disampaikan juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/3/2017). Saat ini, Andi Narogong masih menjalani pemeriksaan selama 1×24 jam di Gedung KPK Jakarta. KPK menjelaskan bahwa proses penangkapan Andi Narogong karena alasan kebutuhan dalam proses penyidikan.

“Tadi siang pihak KPK telah berhasil menangkap dan mengamankan AA atau Andi Agustinus di daerah Jakarta Selatan, yang bersangkutan langsung kita bawa ke Gedung KPK Jakarta untuk melakukan pemeriksaan selama 1×24 jam, sebelumnya penyidik KPK telah menerapkan status tersangka kepada AA,” kata Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Febri Diansyah menjelaskan bahwa tersangka AA ditangkap dan diamankan oleh petugas KPK karena selama ini dirinya telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Salah satunya adalah terkait keterlibatannya dalam kasus perkara e-KTP.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi wartawan juga membenarkan terkait dengan kabar penangkapan Andi Agustinus atau Andi Narogong. Alexander Marwata juga menjelaskan bahwa saat ini petugas KPK masih melakukan penggeledahan di rumah Andi Agustinus di kawasan Cibubur, Jakarta Timur.

Menurut penjelasan KPK, Andi Agustinus alias Andi Narogong sebelumnya diduga juga sempat menghalang-halangi proses penyidikan. Kemungkinan tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong akan dikenakan melakukan pelanggaran Pasal 21 KUHAP.

Selain itu KPK juga akan menjerat Andi Agustinus dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP tentang Pemberantasan Korupsi.

Jurnalis: Eko Sulestyono / Editor: Satmoko / Foto: Eko Sulestyono

Komentar