DJP Papua Maluku Serap Rp598 Miliar Program Amnesti Pajak

44

SENIN, 20 MARET 2017

JAYAPURA — Sebanyak Rp598 miliar diterima Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku dalam program Amnesti Pajak. Pencapaian tersebut sejak 1 Juli 2016 hingga 20 Maret tahun ini.

Kantor Kanwil DJP Papua dan Maluku di Kota Jayapura

Kepala Kanwil DJP Papua Maluku, Wansepta Nirwanda merincikan penerimaan itu masing-masing KPP Pratama Ambon Rp199 miliar, KPP Pratama Sorong Rp104 miliar, KPP Pratama Jayapura Rp154 miliar, KPP Pratama Timika Rp26 miliar, KPP Pratama Biak Rp41 miliar, KPP Pratama Manokwari Rp27 miliar dan KPP Pratama Merauke Rp44 miliar.

“Khusus periode ketiga dari Januari hingga saat ini penerimaan program amnesty pajak wilayah Papua Maluku sebesar Rp30 miliar,” kata Kepala Kanwil DJP Papua Maluku, Wansepta Nirwanda kepada jurnalis, Senin (20/3/2017).

DJP memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang bersama-sama menyukseskan dan terus bersinergi untuk meningkatkan kepatuhan. Secara khusus, dikatakan Nirwan, apresiasi kepada wajib pajak peserta amnesty di lingkungan kanwil Papu dan Maluku.

“Dengan harapan selanjutnya wajib pajak ini menjadi wajib pajak yang baik dan yang belum ikuti Amnesti Pajak, kami harap dapat manfaatkan waktu yang tersisa sampai tanggal 31 Maret 2017,” tuturnya.

Kakanwil DJP Papua Maluku, Wansepta Nirwanda

Hingga kini pihaknya tetap fokus serta konsisten dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang pengampunan pajak setelah berakhirnya masa Amnesti Pajak dengan memanfaatkan momentum era keterbukaan informasi, agar tak ada lagi tempat bersembunyi dari kewajiban membayar pajak.

“Yang masih ada tunggakan pajak, segera memanfaatkan program Amnesti Pajak ini. Dan ini kesempatan yang baik karena kami menghapuskan sanksi administrasi seperti bunga, denda belum dilunasi yang terdapat di STP, SKP dan lainnya,” kata Nirwan.

Pemerintah akan tetap dan terus menjamin situasi nasional yang kondusif untuk usaha dan investasi, pihaknya kembali mengimbau Wajib Pajak segera laporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2016 dan mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas.

“Kami akan melakukan penegakan hukum, terutama pasca berakhirnya Amnesti Pajak,” ujarnya.

Batas SPT PPh 2016 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah tanggal 31 Maret 2017 dan Wajib Pajak Badan tanggal 30 Maret. Bagi Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak, harta yang telah disampaikan melalui surat Harta (SPH) dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Jurnalis : Indrayadi T Hatta / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto : Indrayadi T Hatta

Komentar