DJS Kesehatan Terus Defisit

33

JUMAT, 31 MARET 2017

JAKARTA — Sejak pertamakali diluncurkan pada 2014, hingga kini Program JKN-KIS terus mengalami defisit. Bahkan, pada November 2016, Presiden dalam rapat terbatas kala itu mengeluarkan Perpres untuk mengendalikan defisit tersebut. Di 2014, defisit yang terjadi mencapai Rp3,3 triliun, di 2015 menjadi Rp5,7 triliun, dan di 2016 sebesar Rp9,7 triliun.

Puan Maharani (tengah)

Pemerintah melalui peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kementerian Kooordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, akan menghitung ulang, antara lain jumlah penerimaan dana jaminan kesehatan nasional dari masyarakat, mulai dari Besaran Iuran, Kolektabilitas Iuran, hingga Bauran Kepesertaan. Sementara dari sisi pengeluaran, akan dihitung kembali Besaran Tarif, Providers Payment Mechanism, Kendali Biaya, dan Efisiensi Operasional. Selain itu, regulasi yang tengah dikaji untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo, akan mempertegas peran Pemerintah Daerah untuk kepentingan cost sharing pembiayaan peserta JKN-KIS.

“Dari soal payung hukumnya, kami (Pemerintah -red) menyiapkan dua opsi, yaitu diterbitkan Pepres baru, karena sudah beberapa kali mengalami perubahan. Atau merevisi peraturan perundang-undangan yang ada disesuaikan dengan substansi pengendalian defisit. Dari rapat hari ini, kita juga dapatkan, bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah peran Pemda,” ujar Menko PMK, Puan Maharani, dalam rapat koordinasi tingkat menteri membahas regulasi pengendalian defisit Program JKN-KIS, di Ruang Rapat Utama Lantai 7, Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Lebih lanjut, Puan mengungkapkan, angka defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan 2016 mencapai Rp6,7 triliun, sehingga diharapankan pada 2017 ini bisa dikendalikan atau mungkin diturunkan. Saat ini, Pemerintah tengah mengkaji secara mendalam skenario pengendalian defisit DJS Kesehatan.

Untuk mengantisipasi agar tak terjadi defisit, bila ditemukan masyarakat miskin semestinya tidak serta-merta hanya ditanggung melalui BPJS Kesehatan, namun juga program lembaga lain, khususnya di Kementerian Sosial. Sehingga, sinergi yang lebih maksimal dan lebih mendalam akan terbangun serta tepat sasaran dan penghitungan yang dilakukan pun harus benar-benar terperinci. “Dalam sebulan ini, saya minta sudah ada hasil kajiannya untuk kemudian segera diterapkan,” tegas Puan.

Rapat koordinasi tingkat menteri untuk membahas regulasi pengendalian defisit Program JKN-KIS ini dihadiri Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, Mensos, Khofifah Indar Parawansa, Menkes, Nila F Moeloek, Men PPN/KepalaBappenas, Bambang Brodjonegoro, Dirut BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, Seskemenko PMK, YB Satya Sananugraha, Staf Khusus Menko PMK, jajaran Eselon I K/L terkait, dan media massa.

Jurnalis: Shomad Aksara/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Istimewa

Komentar