DPR Hampir Tak Miliki Peran dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

59
SENIN, 20 MARET 2017

YOGYAKARTA — Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar. menyebut, hingga saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hampir tidak memiliki peran sama sekali dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. DPR justru dinilai semakin membuat para koruptor leluasa melakukan praktik korupsi dengan segala kewenangan yang dimilikinya.
Zainal Arifin Mochtar (baju putih).

“Peran DPR dalam upaya penguatan dan pemberantasan korupsi zero. Hampir tidak ada. Alih-alih melakukan penguatan dan pemberantasan korupsi, DPR justru melakukan sebaliknya,” ujarnya dalam seminar publik bertema Menulusuri Peran dan Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi, di Gajah Mada University Club (UC) Jalan Pancasila No 2, Boulevard UGM, Bulaksumur, Yogyakarta, Senin (20/3/2017).

Zainal mengatakan, pembengkakan kewenangan yang dimiliki DPR pasca reformasi menjadi penyebabnya. DPR yang dulu hanya memiliki 3 kewenangan yakni pengawasan, legislasi, dan anggaran, sejak masa reformasi dengan perubahan Undang-undang Dasar diberikan dua kewenangan lagi, yakni representasi dan rekrutmen jabatan publik yang memberikan pengaruh sangat besar.

“Pasca reformasi kewenangan DPR mengalami pembengkakan luar biasa. Pendulum kewenangan yang dulu di tangan presiden ditarik dan berayun ke DPR,” katanya.

Dalam fungsi anggaran, DPR, dikatakan Zainal, memiliki kewenangan mengatur segala hal hingga satuan 3, mulai dari keuangan hingga jenis kegiatan dan belanja. Yang membuat pembelian hal sepele pun harus lewat persetujuan DPR. Meski MK telah mencabut kewenangan satuan 3 itu, namun detail perinciannya harus tetap melewati persetujuan DPR.

“Ini yang menjadi petaka saat ini. Kasus e-KTP itu juga terjadi karena hal ini. Artinya, potensi korupsi lewat permainan anggaran oleh DPR sangat besar,” katanya.

Di bidang pengawasan, Zainal menyebut, kewenangan yang diberikan pada DPR ibarat seperti cek kosong. Pasalnya, DPR memiliki semua kewenangan pengawasan, baik untuk mengawasi undang-undang, APBN, hingga kebijakan pemerintah. Padahal, dalam sistem presidensil, menurut Zainal, kewenangan DPR mestinya hanya dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan.

“Dengan fungsi pengawasan ini, DPR bisa memanggil dan mengatur apa saja,” katanya.

Sementara itu, di bidang rekrutmen jawaban publik, DPR dinilai dapat mengatur proses pengangkatan jabatan untuk mendapatkan keuntungan tertentu di balik proses tersebut. Dengan kewenangan itu pula, DPR bisa “memaksa” setiap calon pengisi jabatan publik untuk memberikan keuntungan pada partai.

“Untuk jadi apa pun sekarang, kan harus lewat DPR. Semuaya lewat DPR. Hakim Agung, Menteri, BPK, KPK, KY, semua lewat DPR. Bahkan di BPK itu semua anggotanya orang partai. Sehingga pasti ada konflik kepentingan,” katanya.

Di bidang fungsi representasi, DPR juga dikatakan mewakili negara dalam hal apa pun. Namun, relasi DPR sebagai wakil publik dengan publik itu sendiri menjadi minim. Karena fungsi relasi DPR dengan warga atau konstituennya dibuang. Sementara rakyat atau konstituen itu sendiri tidak memiliki alat kontrol. Sehingga tidak bisa menarik ulang mandat anggota DPR. Karena yang bisa menarik ulang hanyalah partai.

“DPR itu mewakili publik. Tapi tidak ada hak publik yang diwakili,” katanya.

Kewenangan DPR di bidang legislasi, dinilai menjadi hal paling penting karena sarat kepentingan. Banyak sekali ditemukan undang-undang yang dihasilkan DPR merupakan undang-undang pesanan. Undang-undang itu dibuat untuk kepentingan pihak tertentu termasuk untuk menguatkan kewenangan DPR itu sendiri.

“Artinya, banyak undang-undang dibuat untuk kepentingan partai. Bukan kepentingan publik,” katanya.

Jurnalis: Jatmika H Kusmargana / Editor: Satmoko / Foto:  Jatmika H Kusmargana

Komentar