Hindari Kericuhan, Wali Kota Rembug Bareng Transportasi Online dan Konvensional

25

KAMIS, 23 MARET 2017

SEMARANG — Menanggapi kericuhan antara driver ojek online dengan pengemudi angkutan umum konvensional di Stasiun Poncol, Rabu (22/3/2017), Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengadakan rembug bareng sesama pengemudi di Gedung Moch Ichsan, Balaikota, Semarang, Kamis (23/3/2017).

Forum rembug bareng antara driver ojek online dan pengemudi angkutan umum.

Dalam pertemuan itu, pria yang akrab dipanggil Hendi memberikan batasan jumlah transportasi online yang didasari oleh revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2016 yang efektif diberlakukan mulai 1 April mendatang. Karena itu dalam waktu dekat dirinya akan menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk berkoordinasi dengan Polrestabes Semarang, Organda dan Pengusaha Transportasi.

Lebih lanjut Hendi mengatakan, revisi peraturan yang baru tersebut akan membuat persaingan transportasi bisa kompetitif dan sehat saat melayani masyarakat sehingga tidak terjadi lagi kericuhan.

“Yang paling mendasar dari revisi peraturan tersebut ada tiga macam, pertama kuota, perizinan dan plat nomer yang berbadan hukum,” papar Hendi.

Karena itu untuk menindaklanjuti agar tiga hal tersebut bisa dilaksanakan, Pemkot akan memilih perwakilan dari penyedia jasa transportasi untuk melakukan survei yang hasilnya dijadikan rujukan.

Sementara itu mengenai keberadaan Gojek di Semarang, Hendi akan melakukan perhitungan secara akurat jumlah kendaraan yang dipakai untuk membuat regulasi baru yang bisa mendukung pilihan transportasi di Semarang.

Dirinya mengakui, sudah mendapatkan info tersebut dari Menkominfo, Menhub dan Kapolri sehingga sudah mulai bisa mengaplikasikan untuk menata transportasi umum di Semarang yang sempat terlibat konflik.

“Ada beberapa poin dari peraturan tersebut yang diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga kami bisa langsung mendistribusikannya kepada pihak terkait,” terang Hendi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, ketika dikonfirmasi menambahkan, persaingan bisnis merupakan latar belakang perseteruan antar dua model transportasi tersebut sehingga pembagiannya harus ditata sedari awal. Apalagi berkaitan dengan transportasi online yang kian hari jumlahya bertambah banyak di kota loenpia tersebut.

Dirinya menilai, sejak awal seharusnya transportasi online dikhususkan untuk melengkapi kuota kekurangan transportasi tradisional sehingga harus diprioritaskan di daerah yang tidak bisa dijangkau.

“Kalau hanya sebagai pelengkap jumlahnya tidak boleh melebihi transportasi konvensional, misalnya hanya sepuluh persen saja,” tambahnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar pemerintah bisa secepatnya menerapkan revisi peraturan Menteri Perhubungan agar pembagian wilayahnya bisa adil dan penumpang selaku konsumen tidak dibuat cemas dengan pertikaian tranportasi online dan konvensional.

Dalam pertemuan tersebut transportasi kovensional diwakili oleh Pandu, Ekspres, Blue Bird, Kosti, Puri Kencono dan Atlas, sementara Gojek mewakili transportasi online.

Jurnalis: Khusnul Imanuddin / Editor: Satmoko / Foto: Khusnul Imanuddin

Komentar