Jalan tak Memadai, Penyebab Pertumbuhan Ekonomi NTB Lamban

58

JUMAT, 24 MARET 2017

MATARAM —  Selain faktor Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan infrastruktur jalan yang belum memadai menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi di Indonesia lamban, termasuk di NTB.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Amin.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Amin, saat membuka
Workshop Lesson Learnt Perencanaan Program Provincial Road Improvement and Maintanance (PRIM) yang diselenggarakan  Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Hotel Golden Palace, Jumat (24/3/2017).

“Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan menjadi salah satu faktor pendukung paling penting dalam proses pembangunan, termasuk pembangunan pariwisata, kalau infrastruktur jalan buruk, maka akan sulit mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelas Amin.

Amin menyampaikan, bahwa pemerintah daerah sangat mendukung terlaksananya program PRIM, karena Provinsi NTB memiliki komitmen bersama dalam membangun infrastruktur dasar seperti jalan.

Untuk itulah, program PRIM diharapkan bisa membawa berbagai manfaat, antara lain membuka daerah yang sebelumnya terisolir, meningkatkan kualitas jalan yang akan berdampak pada lancarnya arus logistik barang, dan pada akhirnya dapat mengendalikan tingkat inflasi.

“Kami sedang meningkatkan iklim investasi di Provinsi NTB, maka memenuhi infrastruktur dasar menjadi hal yang penting,” tambahnya.

Sektor pariwisata dan pertanian selama ini menjadi andalan NTB dan terus berupaya mendorong kemajuannya, sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di NTB dan untuk menumbuhkan pusat ekonomi baru di kawasan Indonesia timur.

Sementara itu, Direktur Jendral (Dirjen) Bina Marga, Arie Setiadi Moerwanto, menyampaikan, pentingnya meningkatkan kualitas jalan, karena buruknya kondisi jalan raya berakibat pada tingginya angka kecelakaan dan lamanya jarak tempuh yang berakibat pada lambatnya arus logistik barang.

“Jika kita dapat memperbaiki 10% atau 47.000 km dari total panjang jalan di Indonesia, yaitu sekitar 470.000 km, maka kita dapat menekan angka kecelakaan, hemat tenaga, hemat waktu dan dapat meningkatkan perekonomian karena lancarnya arus distribusi barang dan jasa,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas serta instansi terkait lainnya mendorong peningkatan Planning dan Programming Dana Alokasi Khusus (DAK).

Agar bermanfaat dengan baik, lanjut Arie, pihaknya bekerjasama dengan INDII (Australia-Indonesia Infrastructure Initiative) dengan skema pembiayaan melalui sistem cost sharing yang melibatkan kontribusi APBN dan APBD pada jalan-jalan strategis di daerah dengan pola insentif.

“Sejak 2013, Ditjen. Bina Marga telah melakukan pilot project penerapan skema pembiayaan cost sharing dengan pola insentif melalui mekanisme reimbursed grant di Provinsi NTB. Skema pembiayaan ini didanai melalui hibah PRIM yang merupakan hasil kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintrah Australia dan pemerintah provinsi NTB,” tutupnya.

Jurnalis: Turmuzi / Editor: Satmoko / Foto: Turmuzi

Komentar