Jelang Penutupan, Amnesti Pajak di Nusa Tenggara Capai Rp304,54 Miliar

43
SELASA, 21 MARET 2017

MATARAM — Jelang berakhirnya program tax amnesty atau pengampunan pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara (Nusra) hingga 20 Maret 2017 berhasil mengumpulkan  Rp304,54 miliar.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Suparno (ketiga dari kiri), saat memberikan keterangan pers terkait realisasi program amnesti pajak di kantornya.

“Sampai 20 Maret ini, Kanwil DJP Nusra telah membukukan total realisasi uang tebusan amnesti pajak sebesar Rp304,54 miliar,” kata Kepala Kanwil DJP Nusra, Suparno, saat menggelar konferensi pers di Mataram, Selasa (21/3/2017).

Dari total realisasi tersebut, rinciannya, Provinsi NTB sebesar Rp159,38 miliar dan Provinsi NTT sebesar Rp145,16 miliar. Dari jumlah tersebut, UMKM NTB menyumbang Rp48,91 miliar, sementara UMKM NTT sebesar Rp47,63 miliar.

Dikatakan, jumlah wajib pajak yang tercatat telah memanfaatkan amnesti pajak hingga 20 Maret 2017 adalah sebanyak 11.634 atau 2,5 persen dari jumlah wajib pajak terdaftar.

“NTB sendiri tercatat sebanyak 5.479 wajib pajak yang telah memanfaatkan program amnesti pajak, 3.287 di antaranya merupakan UMKM, sementara NTT sebanyak 6.155 wajib pajak, 4.210 di antaranya merupakan UMKM,” ujarnya.

Kepada wajib pajak yang belum memanfaatkan program Amnesti Pajak, Suparno mengingatkan, supaya memanfaatkan program tersebut dan masih terbuka kesempatan sampai 31 Maret 2017

Mengingat setelah ini Kanwil DJP Nusra akan fokus dan konsisten dalam menegakkan pasal 18 undang-undang pengampunan pajak, khususnya apabila ditemukan data atau informasi mengenai harta wajib pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Jika kemudian belum dilaporkan dalam Surat Pemberitauan Tahunan Pajak Penghasilan, harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada saat ditemukan. Oleh sebab itu, akan dikenai pajak dan sangsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

Jurnalis: Turmuzi / Editor: Satmoko / Foto: Turmuzi

Komentar