Kemenko PMK, Terus Pantau Upaya Pencegahan TPPO

100

KAMIS, 30 MARET 2017

SUKABUMI — Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan terus mengawal upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya yang menimpa para korban yang mayoritas para TKW yang bekerja di kawasan Timur Tengah, utamanya Arab Saudi. 

Sujatmiko saat berkunjung ke Sukabumi

“Siapapun yang terlibat, baik individu, oknum maupun perusahaan akan dijerat dengan pasal-pasal dalam UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),“ ujar Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, saat ditemui awak media usai memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Buku Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan Korban TPPO, Buku Saku untuk Identifikasi dan Panduan Penyediaan Layanan Korban TPPO, serta 13 Peraturan Desa tentang Perlindungan Masyarakat Desa dari Korban dan Bahaya TPPO di Hotel Pangrango, Sukabumi, belum lama ini.

Menurut Sujatmiko, sejak Juli 2015,Pemerintah telah menutup jalur pengiriman TKI di sektor non formal (PLRT) di 19 Negara Timur Tengah. Namun, faktanya hingga kini masih ada pengiriman PLRT ke wilayah-wilayah itu secara illegal, yang biasanya dilakukan oleh para mafia demi keuntungan finansial. “Selama periode 2007-2015, sedikitnya terdapat 567 orang korban TPPO di Kabupaten Sukabumi. Mereka mengalami eksploitasi ekonomi, seksual, pengantin pesanan, kawin kontrak, dan lain-lain,” paparnya.

Karenanya, Sujatmiko sangat mengapresiasi peran International Organization for Migration (IOM) dan International Narcotics and Law Enforcement (INL) atas diluncurkannya tiga dokumen (buku) penting ini, sebagai panduan untuk pencegahan dan penanganan TPPO khususnya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ia berharap, dengan diluncurkannya tiga dokumen itu, pencegahan dan penanganan TPPO akan lebih optimal. “Saya harap masyarakat juga dapat berperan aktif melaporkan kasus dugaan TPPO melalui telpon hotline BNP2TKI di nomor 0-800-1000 atau via SMS ke 7266,” uajrnya.

Usai membuka acara peluncuran buku tentang TPPO, Sujatmiko melakukan peninjauan usaha ternak lele program pemberdayaan mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang menjadi korban TPPO, di Kawungluwuk Caringin, Kecamatan Gegerbitung, Sukabumi, Jawa Barat. Program ini merupakan binaan IOM dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), yang diikuti sebanyak sepuluh orang mantan TKW Indonesia.

Para TKW ini diberi keterampilan dan pendampingan usaha ternak lele, mulai dari proses pembibitan, pemberian makanan, cara perawatan, hingga pemasaran hasil panen. Pada kesempatan ini, Sujatmiko memberikan motivasi dan dukungannya kepada pelaku usaha, agar usahanya dapat semakin berkembang. “Semoga usaha ini nantinya dapat terus berkembang lagi dengan baik dengan menambah jumlah kolam ternak lele dan memperluas jangkauan pemasaran,” ujarnya.

Rencananya program ini akan dikembangkan dengan usaha olahan abon lele atau produk akhir lainnya, agar memiliki nilai tambah, yang sekaligus dapat meningkatkan pendapatan para peternak. Untuk itu, ia berharap agar pihak IOM dapat terus mengawal program ini dan memberikan permodalan dan pembinaan dan pengembangan lebih lanjut.

Jurnalis: Shomad Aksara/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Istimewa

Komentar