Kisruh Transportasi Online, Mabes POLRI akan Bertindak Tegas

31

SABTU, 25 MARET 2017

JAKARTA — Kepala Bagian Penerangan Umum Markas Besar POLRI, Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul, menegaskan, kepolisian akan bertindak tegas terhadap oknum yang mencoba melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dalam kisruh Transportasi Online.

Kombes Pol Martinus Sitompul

Menurut Martinus, kisruh tersebut merupakan persoalan bersama-sama yang harus dikelola dengan baik, agar jangan sampai berujung pada perbuatan melawan hukum. “Bila terjadi ada perbuatan melawan hukum, yang dirugikan bukan saja diri kita sendiri, tapi juga ada orangtua ada anak istri yang akan terlibat dari kekisruhan ini. Kita perlu menghindari itu,” ujar  Martinus, usai mengikuti diskusi publik bertema ‘Kisruh Transportasi Online’ di Warung Daun, Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2017).

Untuk itu, lanjut Martinus, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan selalu berkoordinasi bersama dengan pihak Kepolisian, maupun Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan akan terus komunikasi dalam rangka melakukan peraturan yang ada.

Menurut Martinus, peraturan itu tentu merupakan sebuah hukum yang memuat dan mengakomodir hak dan kewajiban bagi semua, sehingga bukan hak saja yang diajukan, tapi juga kewajiban. Perlu dilaksanakan, sehingga hal itu bisa menjadi bagian yang tepat dalam sebuah masyarakat yang memiliki kultur, adat dan kewajiban. “Kami tentu akan berkomitmen menjamin keamanan, agar jangan sampai terjadi gesekan hingga membuat masalah, tapi kami juga berjanji akan memproses siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum,” tegas Martinus.

Sementara itu, berkait dengan keributan yang terjadi di beberapa daerah, Martinus mengatakan, pihaknya telah membentuk tim-tim asistensi yang bisa mengelola dan mendeteksi masalah. “Apakah persoalan antara transportasi online dan transportasi konvensional itu sering terjadi. Kita kelola itu dengan membentuk Tim Asistensi,” katanya.

Harapannya, kata Martinus, tim asistensi itu bukan saja dari unsur kepolisan, dan dinas perhubungan yang ada di kota maupun kabupaten, tapi juga para anggota Komisi V DPR RI yang merepresentasikan diri sebagai wakil masyarakat.

Diketahui, ada 11 poin dalam revisi Peraturan Kementerian Perhubungan nomor 32 yang akan diberlakukan pada 1 April 2017, mendatang. Terkait hal itu, Martinus mengatakan, dibutuhkan kesigapan provinsi, kabupaten dan kota untuk mengelolanya, karena kebijakan itu menentukan harga atas dan harga bawah yang berlaku di beberapa daerah. Ini perlu dilakukan koordinasi sehingga membutuhkan satu regulasi yang tepat. “Kita ingin bekerja sama dengan semua pihak, supaya pengelolaan transportasi ini bisa berjalan beriringan bersama-sama,” tutupnya.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Adista Pattisahusiwa

Komentar