KPK Tolak Rencana Revisi UU Tipikor

0
15
SENIN, 20 MARET 2017

YOGYAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, menyatakan, menolak tegas terhadap rencana revisi UU no 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tengah disiapkan DPR. Pihaknya bahkan telah melayangkan surat penolakan resmi kepada DPR maupun Presiden terkait hal tersebut.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif.

Laode menilai, revisi UU Tipikor belum mendesak untuk dilakukan saat ini. Pasalnya, UU tersebut dinilai masih evektif menjamin kinerja KPK dalam upaya pemberantasan kasus korupsi. Ia khawatir, adanya revisi itu justru akan menghambat atau menghilangkan kewenangan KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.

“Kita sudah mengirim surat ke DPR maupun presiden untuk menolak. Karena rancangan dalam draf itu sangat melemahkan KPK. Memang revisi ini belum menjadi sikap resmi DPR. Baru wacana. Sebagian fraksi juga belum menyetujui. Karena itu kita ingin pendapat KPK juga didengarkan,” ujarnya di sela seminar bertajuk Menelusuri Peran dan Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi yang diadakan Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, di University Club UGM, Senin (20/3/2017).

Laode menilai, upaya revisi UU Tipikor yang dilakukan saat ini akan berdampak sistematis terhadap melemahnya gerakan pemberantasan korupsi. DPR semestinya harus mau mendengarkan pendapat KPK terkait upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Dia khawatir, revisi UU Tipikor tersebut justru akan membatasi ruang gerak KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

“Misalnya soal kewenangan penyadapan. Mestinya bisa diatur secara khusus di sejumlah aturan turunan undang-undang. Tidak perlu dihapus lewat revisi. Tidak masalah kalau KPK harus izin ke pengadilan, tapi bagaimana kalau yang terlibat itu justru panitera atau hakim sendiri, pasti ada konflik kepentingan. Karena setiap kami menyadap itu berdasarkan pro justicia, bukan dilakukan sembarangan,” katanya.

Menanggapi kemungkinan adanya skenario pelemahan KPK oleh pihak-pihak tertentu, setiap kali ada kasus besar yang sedang ditangani KPK, seperti kasus e-KTP, Laode sendiri mengaku tak menampik hal tersebut. Meski begitu, ia mengaku, KPK tidak memiliki kontrol terhadap isu pengguliran revisi UU Tipikor.

“Mungkin itu kebetulan saja. Kami juga tidak tahu kenapa (wacana revisi UU Tipikor) itu muncul sekarang. Yang jelas, kami tak punya kontrol sama sekali terhadap adanya isu pengguliran revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

Lebih lanjut Laode sendiri berharap, agar DPR mau memperhatikan aspirasi publik yang selama ini menolak rencana revisi UU Tipikor. Ia juga mengimbau agar masyarakat atau publik dapat terus ikut mengawal rencana revisi UU Tipikor agar segala upaya pelemahan gerakan pemberantasan korupsi tidak terjadi.

“Kalau DPR membuat keputusan yang bertentangan dengan keinginan rakyat, berarti mereka menodai kepercayaan rakyat,” ujarnya.

Jurnalis: Jatmika H Kusmargana / Editor: Satmoko / Foto:  Jatmika H Kusmargana

Komentar