Payung Hukum Belanja Online Segera Diberlakukan

64

KAMIS, 23 MARET 2017

PADANG — Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Tjahya Widayanti mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (RPP e-commerce) segera diberlakukan.

Tjahya Widayanti bersama Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno

Tjahya yang ditemui di Padang, pada suatu acara di Hotel Mercure Padang menyatakan, hal itu perlu dilakukan, mengingat tingginya minat masyarakat di Indonesia dalam menggunakan belanja online.

“Peraturan itu sudah diusulkan sejak tahun lalu, dan kini sudah berada di Sekretariat Negara. Saya belum bisa menentukan kapan RPP e-commerce disahkan, namun saya sangat berharap RPP e-commerce itu segera diberlakukan,” ujarnya di Padang, (23/3/2017).

Ia juga mengakui, belum mendata secara pasti jumlah transaksi belanja online di Indonesia. Namun, hal ini terlihat berdampak terhadap transaksi penjualan seperti mall dan sejenis tempat belanja lainnya, terlihat sepi pembeli.

Menurutnya, dari transaksi ritel perdagangan, belanja online itu menyumbang hanya sekira1 persen, dari keseluruhan transaksi perdagangan.

Ia juga mendorong masyarakat agar melakukan transaksi secara online. Karena, bisa menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan. Apalagi dengan menggunakan belanja online, tidak akan mengganggu aktifitas lainnya.

Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Kementerian Perdagangan RI, Fetnayeti juga mengatakan, payung hukum yang dibuat itu memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga produsennya.

“Setelah nanti RPP e-commerce disahkan, maka selanjutnya kami meminta kepada penguasa belanja online untuk mendaftar ke Kemeterian Perdagangan, sebagai bentuk legalitas. Ya, meski mereka telah memiliki SIUP, mendaftar ke Kementerian Perdagangan sebentuk legelitas untuk mendapatkan payung hukum,” tambahnya.

Ia menegaskan, akan ada saksi bagi produsen juga menjual barang yang merugikan konsumen, atau bahkan merugikan atau menipu konsumen. Begitu juga sebaliknya, produsen juga mendapat perlindungan, apabila mengalami kerugian dari transaksi yang dilakukan oleh konsumen.

Jurnalis: Muhammad Noli Hendra / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto: Istimewa

Komentar