Pemprov Sumbar Siap Terima Angkutan Umum Berbasis Online

96

KAMIS, 30 MARET 2017

PADANG — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat, Yeflin Luandri, mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap menerima jika memang ada angkutan umum berbasis aplikasi online yang masuk ke wilayahnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat, Yeflin Luandri

Namun demikian, menurut Yeflin, sebelum diterimanya angkutan umum berbasis aplikasi online tersebut, perlu memperhatinkan payung hukumnya. Karena bila sudah ada payung hukum, maka Pemerintah harus bersikap adil soal itu. “Sampai saat ini belum ada pihak manapun yang mengajukan perizinan untuk membuat aplikasi tersebut. Tapi, jika melihat di Jakarta, aplikasi itu sudah ada, baik ojek maupun taksi,” katanya, Kamis (30/3/2017).

Yeflin menjelaskan, jika nanti ada pihak yang hendak mendaftarkan aplikasi online yang digunakan dalam pemesanan angkutan umum, pihaknya mempersilahkan datang ke Kantor Dinas Kominfo Sumbar. Sementara soal kendaraannya, di Dinas Perhubungan. Untuk mendapatkan izin aplikasinya mengacu kepada Undang-Undang Informasi Transkasi Elektronik, karena ada transaksi dalam aplikasi tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan Permen 32 tahun 2106 yang mengatur hadirnya angkutan umum berbasis aplikasi. Permen tersebut berlaku sejak September 2016 yang kemudian direvisi. Sedikitnya, ada 11 poin revisi yang ditujukan kepada payung hukum transportasi berbasis aplikasi itu. Selain beberapa pemangku kepentingan, revisi juga atas dasar masukan dari asosiasi perusahaan transportasi online dan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda).

Kesebelas poin revisi tersebut, antara lain soal jenis angkutan, transportasi berbasis aplikasi atau online akan dimasukan kepada jenis angkutan khusus. Kedua, ukuran mesin kendaraan kepada angkutan sewa khusus minimal 1000 cc. Ketiga, menyoal tarif sudah ditentukan melalui aplikasi pemesanan transportasi. Keempat, kuota untuk tiap armada transportasi daring yang nantinya akan diatur oleh Pemerintah Daerah masing-masing wilayah.

Kelima, berkewajiban Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kini atas nama Badan Hukum. Keenam, armada transportasi online wajib melalui serangkaian kegiatan pengujian kendaraan bermotor atau biasa disebut KIR. Ketujuh, kewajiban memiliki tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai jumlah dimiliki. Kedelapan, penyediaan bengkel, paling tidak bekerjasama dengan fasilitas pemeliharaan kendaraan dan pihak lain.

Kesembilan, adalah tambahan baru untuk ketentuan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, misalnya perusahaan penyedia aplikasi berbasis IT wajib berbadan hukum dengan enam kriteria yang ditetapkan. Kesepuluh adalah ketentuan baru, yaitu akses dashboard. Akses tersebut berguna untuk memantau dan mengawasi perusahaan, yang sengaja diberikan kepada Pemerintah. Terakhir, adalah adanya penambahan sanksi. Terdapat penambahan pasal baru (Pasal 62) yang mengatur prosedur pemberian sanksi kepada perusahaan penyedia transportasi berbasis aplikasi.

Menurut Yeflin, jika melihat pada revisi terhadap peraturan tersebut, hanya ditujukan kepada transportasi online beroda empat, bukan untuk roda dua. Sementara untuk kendaraan roda dua, belum ada regulasi yang mengatur, baik dalam Undang-Undang  maupun bentuk peraturan lainnya.

Jurnalis: Muhammad Noli Hendra/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Istimewa

Komentar