Pendirian Pasar Modern Berdasarkan Kajian Sosial Ekonomi

77

RABU, 29 MARET 2017

BALIKPAPAN — Pengaturan dan penataan pasar modern atau toko modern di Kota Balikpapan saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang penataan pasar tradisional dan modern serta Peraturan Wali Kota yang kini dalam proses persetujuan Gubernur Kalimantan Timur. Dalam Perwali itu pendirian pasar modern harus menggunakan kajian sosial ekonomi.

Kabag Ekonomi Sekdakot Balikpapan, Arzaedy Rachman.

Kepala Bagian Ekonomi Kota Balikpapan, Arzaedy Rachman, menerangkan dalam pengaturan pendirian pasar modern atau toko modern sebelumnya menggunakan Perwali, namun kini sudah dilengkapi oleh Perda.

Perwali yang kini dalam proses perizinan itu mengatur di antaranya perizinan, zona dua kilo tidak ada lagu, kemudian penetapan pasar ritel dan swalayan mengacu pada kajian analisis sosial ekonomi.

“Kita lihat tahapannya kalau misalnya toko modern harus ada kajian, tapi swalayan cukup tim yang mengkaji sosial ekonomi dengan melihat pertimbangan ekonomi masyarakat. Seperti kalau sudah ada toko ya ini jadi pertimbangan. Kita tidak akan berikan izin di tempat yang sama,” tuturnya, Rabu (29/3/2017).

Arzaedy menjelaskan, jumlah toko di tiap kota/kecamatan tidak ada pembatasan, setelah sebelumnya hanya diizinkan maksimal 60 toko modern. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah pengaturannya agar lebih teratur.

“Ya jangan sampai adanya toko modern yang ini, menutup toko yang lain. Di situlah fungsi Pemda untuk mengaturnya,” tukas Arzaedy.

Ia menilai, kuota keberadaan toko modern harus berjalan dinamis seiring berjalannya waktu. “Misalnya dapat saja di suatu tempat tidak boleh berdiri toko modern karena sudah banyak toko-toko yang berdiri,” ucapnya.

Arzaedy menambahkan keberadaan toko modern di kompleks perumahan bisa saja berdiri karena di dalam siteplan perumahan biasanya terdapat ruko-ruko untuk kegiatan ekonomi termasuk pasar modern.

Jurnalis: Ferry Cahyanti / Editor: Satmoko / Foto: Ferry Cahyanti

Komentar