Pinjaman Modal Tabur Puja, tanpa Agunan dan Potongan

53

JUMAT, 31 MARET 2017

YOGYAKARTA — Jejak Pemberdayaan Yayasan Damandiri — Dalam upaya meningkatkan kewirausahaan masyarakat melalui pengalokasian dana Tabur Puja, KSP Tabur Puja KUD Tani Makmur tak hanya duduk menunggu datangnya warga. Melainkan, dengan sistem kerja jemput bola.

Salah satu kegiatan usaha di KUD Tani Makmur, Bantul.

Dengan sistem jemput bola tersebut, Asisten Kredit berkeliling ke semua pos di tiap Posdaya yang ditangani. Sehingga, semua pelayanan dilakukan di setiap pedukuhan. Baik pengajuan pinjaman, survey, wawancara, transaksi, hingga pengangsuran. Adapun mekanisme penyaluran modal usaha sendiri dilakukan dengan sistem kelompok model tanggung renteng.

Manager Unit Tabur Puja KUD Tani Makmur, Ginanjar Kun Hartanto, S.Pd., menjelaskan, dengan sistem kelompok model tanggung renteng itu setiap kelompok minimal terdiri dari 5 orang dan maksimal 25 orang. Diawali dari seleksi anggota dari satu sub kelompok melibatkan peran semua anggota, untuk mengesahkan anggota kelompoknya, yang tertuang dalam formulir permohonan pinjaman, untuk kemudian disahkan oleh Penanggung Jawab (PJ) Kelompok.

Setelah itu, diajukan ke Komite Kredit di Posdaya, dan dilakukan wawancara per individu sebagai bahan evaluasi pemberian kredit usaha. Setelah proses evaluasi selesai, dibuatlah berkas pendukung seperti surat perjanjian, bukti penerimaan dan lain-lain, oleh bagian administrasi Posdaya, lalu diajukan pencairannya ke Tabur Puja melalui Asisten Kredit sesuai jadwal pencairan, untuk kemudian dibawa saat hari pencairan.

“Setiap peminjam harus merupakan warga pedukuhan Posdaya itu berada. Mereka juga harus memiliki kelompok dengan sistem tanggung renteng, yang berarti semua anggota memiliki tanggungjawab sama pada kelompok mereka. Jadi, kalau dari sepuluh orang itu ada satu anggota yang kesulitan, harus ditanggung semua anggota. Sehingga, mereka benar-benar harus saling kenal dan percaya,” jelas Ginanjar.

Sementara itu, disetujui atau tidaknya proposal pengajuan pinjaman modal, juga ditentukan oleh pengurus Posdaya setempat, berkoordinasi dengan pihak KUD. Yakni, setelah melalui proses wawancara, menyangkut kondisi ekonomi, usaha maupun penggunaannya. Jika diperlukan, juga akan dilakukan survey oleh pihak KUD kepada setiap kelompok maupun perorangan. “Jadi, penentuan besaran pencairan itu kita tentukan berdasarkan rekomendasi Posdaya, karena Posdaya yang lebih mengetahui kondisi warganya. Nanti jika ada permasalahan di depan, Posdaya juga ikut bertanggungjawab,” katanya.

Tenggang waktu pencairan dari sejak pengajuan pinjaman modal, pun terhitung singkat. Yakni, hanya satu minggu setelah proses wawancara. Besarannya maksimal Rp2 juta setiap orang, dengan pola angsuran setiap bulan selama setahun, tanpa agunan. Jumlah besaran pinjaman itu bisa bertambah di tahun berikutnya, tergantung dari perkembangan usaha serta ketertiban pembayaran angsuran setiap anggota peminjam. Dalam satu kelompok, besaran pinjaman juga dapat berbeda antara satu anggota dengan anggota lainnya, namun dengan jangka waktu pengembalian yang sama.

“Saat pencairan pinjaman modal itu, anggota mendapatkan utuh tanpa potongan. Peminjam hanya mengganti materai dan membayar Simpanan Pokok sebesar Rp25 ribu sekali seumur hidup, Simpanan Wajib Rp5 ribu per bulan dan Simpanan Sukarela. Sedangkan bunga pinjaman sebesar 18 persen, dengan rincian, 2 persen untuk pihak Posdaya, 6 persen untuk KUD, dan 10 persen untuk tambahan modal simpanan,” jelas Ginanjar, sembari mengimbuhkan, jika bunga 18 persen itu tidaklah besar, karena peminjam menerima dana pinjaman secara utuh tanpa potongan.

Jurnalis: Jatmika H Kusmargana/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Jatmika H Kusmargana

Komentar