Plt Gubernur DKI: Kami Akan Banding Atas Putusan PTUN

59

SENIN, 20 MARET 2017

JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan yang diajukan nelayan atas izin reklamasi pulau F, I dan K.

Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono

“Kami yakin mengajukan banding dan Insha Allah semua bisa dilengkapi. Menang atau kalah nomor dua, yang penting sebagai negara hukum menghargai keputusan peradilan apapun. karena masih ada upaya banding yang dimungkinkan untuk dilakukan pihak yang kalah,” ujarnya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, di Balaikota Pemprov DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Sumarsono menyatakan tetap menghormati keputusan pengadilan tersebut. Dalam banding, pria yang akrab disapa Soni itu akan memastikan kelengkapan dokumen terlebih dulu sebelum mengajukan banding.

Direktur Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemenenterian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menjelaskan jika Pemrov DKI Jakarta sebagai tergugat memiliki batas waktu hingga 30 Maret 2017 untuk mengajukan banding.

Menurut Soni ada tiga alasan untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan. Soni mengaku ada dokumen yang kurang terkait zonasi.

“Ada tiga hal penting saya kira kenapa kita ajukan banding. pertama yang lalu memang tidak dilengkapi, ada dokumen yang tercecer terkait tata ruang atau zonasi,” jelasnya.

Sumarsono menambahkan, analisis dampak lingkungan pulau yang telah disosialisasikan tidak disinggung dalam pengadilan.

“Kedua mengenai Amdal, Amdal telah dilakukan dan telah disosialisasikan, itu juga tidak disinggung, seolah Pemprov DKI tidak pernah mensosialisasikan. Ketiga mengenai kewenangan, gubernur memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan itu,” tambahnya.

Soni berharap dengan ajukan banding, menunjukkan bahwa dalam reklamasi, Pemprov DKI telah mengikuti aturan yang berlaku.

“Pemprov DKI tetap meyakini bahwa apapun kebijakan yang dilakukan pasti dalam koridor aturan, tidak mungkin Pemprov buat sebuah kebijakan asal-asalan, pasti ada dasar yang kuat,” tegasnya.

Jurnalis: Bayu Arsita M/Redaktur: ME. Bijo Dirajo/Foto: Bayu Arsita M

Komentar