Polda Sulsel Masih Selidiki Kasus Korupsi Bimtek DPRD Enrekang, Mahasiswa Siap Kawal

26

SENIN 20 MARET 2017

MAKASSAR  — Kasus dugaan penyelewangan dana Bimtek (Bimbingan Teknis)oleh DPRD Kabupaten Enrekang masih menjadi perbincangan hangat. Sekalipun penggeledahan ruang Ketua DPRD, Ruang Wakil DPRD dan Ruangan Humas DPRD oleh Tim Tindak Pidana Korupsi Polda Sulawesi Selatan terjadi Jumat, (10/03/2017) lalu. 

Kepala bidang Jaringan Komunikasi dan Advokasi  HPMM Wildan.

Ketika ditemui Cendana News, Senin (20/03/2017, Kepala Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel AKBP Leonardo Panji Wahyudi mengungkapkan bahwa kasus penggeledahan kantor DPRD Enrekan saat ini masih dalam proses penyidikan.

“Saat ini kami masih melakukan penyidikan terkait penyelewengan Dana Bimtek yang dilakukan oleh DPRD. Mungkin baru minggu depan akan diadakan naik berkas” tutur Leo   

Di mata masyarakat, penggeledahan kantor DPRD ini merusak citra dan nama baik lembaga rakyat. Yang notabene sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Reaksi keras datang dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Maserempulu(HPPM) melalui Staf Bidang Jaringan Komunikasi dan Advokasi Andi Riyan Rifaldi.

“Jika benar kasus korupsi dana BIMTEK 2014/2015 melibatkan langsung anggota DPRD Enrekang maka sama halnya mereka mencederai citra nama baik legislator lembaga DPRD Enrekang. Kasus ini membuat kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga wakil rakyat tertinggi pengambil kebijakan. Uang yang seharusnya diperuntukkan oleh rakyat tapi disalahgunakan hanya karena kepentingan individu,” kata Riyan di Asrama HPPM di Jalan Borong Jumat, (17/03/2017).

Kepala bidang Jaringan Komunikasi dan Advokasi Wildan menyatakan kesiapan dirinya. Untuk mengawal segala bentuk masalah yang ada di Bumi Massenrenpulu (nama julukan Kabupaten Enrekang), khusus kasus penggeledahan kantor DPRD itu.

“Saya siap mengawali kasus ini hingga benar-benar tuntas dan mengingat kembali tidak hanya penggeledahan pada kantor DPRD saja melain ada juga kasus Kantor PU Kabupaten Enrekang, serta semua kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat Enrekang”. ungkap Wildan

Harapan HPMM agar penggeladahan yang dilakukan pihak tipikor kali ini harus dilakukan secara transparan. Dia mengingatkan sebelumnya kasus penggeledahan kantor PU Enrekang yang hilang begitu saja,tanpa ada keputusan yang jelas dari pihak tipikor.

Cendana News juga berupaya mengontak DPRD Kabupaten Enrekang untuk meminta tanggapannya. Namun ketika dihubungi tidak ada  jawaban,

Jurnalis: Nurul Rahmatun Ummah/Editor: Irvan Sjafari/Foto:Nurul Rahmatun Ummah

Komentar