Ratusan Warga Solo Dukung KPK Tuntaskan Kasus KTP Elektronik

43

KAMIS, 23 MARET 2017
SOLO — Ratusan warga Solo, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Untuk Darurat Anggaran Republik Indonesia  (Garda RI), menggelar aksi turun jalan di Bundaran Gladak. Aksi turun jalan ini sebagai dukungan terhadap Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan kasus Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

Aksi unjuk rasa mendukung KPK di Solo.

Koordintor Aksi, Kusumo Putro menyebutkan, saat ini muncul berbagai upaya untuk melemahkan KPK dalam menuntaskan kasus Mega Proyek, yang menelan anggaran Rp5,9 trilyun tersebut. Sebagai contoh disebutkan digulirkannya hak angket dan revisi Undang-Undang KPK, dianggap sebagai manuver dari kalangan eksekutif di Senayan.

“Mereka (anggota DPR) yang disebut KPK paling banyak menikmati uang korupsi dari proyek e-KTP. Kami sebagai rakyat mendukung KPK untuk berani menuntaskan kasus itu,” ujar Kusumo dalam aksi, Kamis (23/3/2017).

KPK kata Kusumo, diminta untuk tidak takut dengan berbagai upaya untuk yang tengah digencar dilakukan oleh sejumlah politisi di DPR RI. Bahkan, KPK didorong  berani mengungkap seluruh oknum anggota DPR yang terlibat kasus e-KTP. 

“Kami minta KPK tidak takut, karena rakyat mendukung. Segera tangkap dan penjarakan pelaku koruptor e-KTP,” tandas dia.

Warga Solo juga mendesak agar Presiden Joko Widodo dan DPR RI menghentikan revisi Undang-Undang KPK, karena dinilai sarat akan kepentingan politik. Upaya revisi  UU KPK dan hak angket  sebagai maneuver untuk menyelamatkan sejumlah tokoh politik yang masuk dalam aliran dana korupsi e-KTP.

“Presiden juga kami minta tegas mendukung penuh upaya pengusutan kasus e-KTP tanpa intervensi pihak manapun,” terangnya.

Tidak hanya oknum DPR, KPK  diminta objektif dalam proses hukum untuk menguak skandal  korupsi yang telah merugikan Negara sebesar Rp2,3 trilyun. Termasuk Koorporasi, 14 perorangan yang telah mengembalikan dana senilai Rp30 milliar serta konsorsium senilai Rp220 milliar. 

“KPK tidak boleh gentar, tidak boleh takut. Meski ada nama-nama besar yang harus diurus,” imbuhnya.

Sikap tegas Garda RI untuk menuntaskan kasus yang melibatkan skandal besar itu juga diwujudkan dalam spanduk dan poster yang dibawa. Dalam berbagai spanduk tertulis, hadiah bagi koruptor adalah hukuman mati. Masa  juga membawa keranda mayat sebagai simbol matinya hati nurani wakil rakyat, pejabat Negara yang ikut terlibat dalam skandal korupsi e-KTP.

“Kami sangat prihatin dengan apa yang dipertontokan para wakil rakyat yang duduk di Senayan. Sebagai wakil rakyat, seharusnya lebih memiliki hati nurani. Karena kasus ini langsung bersinggungan dengan rakyat, dampaknya rakyat kesusahan membuat KTP. Rakyat semakin sengsara, untuk membuat KTP harus terhenti karena dikorupsi,” ungkap mereka dalam aksi.

Aksi ratusan warga Solo ini turut mendapat kawalan dari aparat kepolisian. Aksi ini sempat membuat lalu lintas  di bundaran Gladak, Solo,  tersendat karena banyaknya massa.

Jurnalis: Harun Alrosid/Redaktur: Irvan Sjafari/Foto: Harun Alrosid 

Komentar