Sebanyak 194 Izin Usaha Tambang di Sumbar Bermasalah

0
17

KAMIS, 16 MARET 2017

BUKITTINGGI — Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit mengatakan, dalam rangka pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Pemprov telah melakukan evaluasi terhadap IUP yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM RI No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit.

Hal ini disampaikan Nasrul Abit saat memberikan sambutan pada acara “Pembinaan dan Pengawasan Terpadu kepada Izin Usaha Pertambangan Regional Sumatera Barat” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Balai Sidang Bung Hatta, Kota Bukittinggi

Ia menyebutkan, dari 360 IUP yang diserahkan Kabupaten/Kota untuk dievaluasi Pemprov, 7 di antaranya masih menunggu pengumuman dari Dirjen Minerba, 159 di antaranya telah dinyatakan “Clean and Clear (CnC)” atau bersih tanpa masalah.

Dengan kata lain, 159 IUP ini telah mengantongi status izin yang benar, tidak menyalahi aturan, dan wilayah operasinya tidak bersinggungan dengan perusahaan atau IUP lain atau kawasan konservasi alam. Sementara itu, 194 IUP dinyatakan Non-CnC atau masih bermasalah.

Menyikapi hasil evaluasi ini, Nasrul Abit mempertanyakan, “Di Sumbar, pertambangan tidak sebesar Sumsel, atau Kalimantan, tapi sudah banyak sekali mengeluarkan IUP. Namun, belum ada yang produksi,” katanya, Kamis (16/3/2017).

Lebih lanjut Nasrul Abit menegaskan, jika memang diperlukan, izin yang telah diterbitkan akan dicabut. Sebagai langkah antisipasi guna mencegah terulangnya penerbitan IUP yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi tambang, Nasrul Abit mengatakan telah menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) penerbitan IUP.

“Jangan disebut mempersulit, kami tidak mempersulit, namun kami kini hanya akan mengerjakan izin sekarang sesuai SOP. Siapa saja yang mau mengurus izin. Namun ia tidak melengkapi bahkan satu syarat saja yang ditetapkan SOP, walaupun kenal Gubernur, walaupun kenal Wakil Gubernur tidak keluar izin. Kami punya SOP. Silakan pelajari,” jelas Nasrul.

Nasrul Abit juga menggarisbawahi pentingnya mempertanyakan komitmen siapapun yang hendak mengurus IUP untuk melakukan penambangan guna mempersempit ruang gerak oknum yang mencari keuntungan melalui penjualan IUP yang telah diterbitkan pemerintah kepada pihak lain.

“Untuk ke depan, penerbitan izin memang harus ada komitmen. Harus ditanyai ‘Bapak mau bekerja atau mau menjual izin?” tegasnya.

Sejalan dengan Nasrul Abit, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ir. Mulyadi yang dalam kesempatan tersebut hadir sebagai salah satu narasumber utama menyebutkan, Pemerintah Daerah harus tegas jika ditemukan pengusaha tambang yang memang tidak melakukan eksploitasi atas wilayah IUP-nya setelah melalui rentang waktu tertentu.

“Kalau dalam jangka waktu tertentu izin tidak ada produksinya, harus kita terminate (putuskan hubungkan kontrak). Biarkan yang lain mengupayakan produksi. Ini nanti akan kita pertegas melalui UU. DPR sangat terbuka pintunya untuk terima masukan-masukan terkait ini,” ujarnya menekankan.

Menambah sedikit catatan untul ditindaklanjuti Pemprov, Mulyadi menyarankan dua hal yang harus dilakukan untuk mengoptimalisasi potensi tambang, yakni mereduksi kebocoran royalti tambang dan membuatkan regulasi yang nyaman bagi pengusaha serta aman bagi pemerintah.

Jurnalis: Muhammad Noli Hendra/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Muhammad Noli Hendra

Komentar