Sejahterakan Petani, Harus Bentuk Bimas

0
26

KAMIS, 23 MARET 2017

JAKARTA–Sekretaris Badan Pengendali Bimbingan Masyarakat (Bimas) periode 1993-1998, Syamsuddin Abbas, menyampaikan, untuk sejahterakan petani, semestinya diterapkan sistem bimbingan masyarakat atau Bimas itu. Karena pelaku utama pembangunan yakni para petani, keluarganya, dan kelompok tani.

Syamsuddin Abbas.

Hal ini dikatakan Syamsuddin Abbas dalam seminar sehari Wujudkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Pendekatan Sistem Ekonomi Pancasila di Aula Kampus Universitas Trilogi, Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi bahan pangan dari dalam negeri dengan cara memanfaatkan potensi SDM, SDA dan kearifan lokal secara bermartabat. Sehingga dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di seluruh wilayah Indonesia.

“Jadi, petanilah yang melakukan motivasi dan organisasi di tingkat lapangan yakni kelompok tani dan membentuk Koperasi Unit Desa (KUD),” ucap Abbas.

Untuk itu, Abbas menyarankan, dengan dilakukan penyuluhan pendidikan dan pelatihan, itu pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Sehingga aparat pembinaan serta para petani dan keluarganya berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Selain itu, beber dia, keterkaitan serasi antara peneliti dan penyuluh adalah mutlak, dengan demikian diseminasi hasil penelitian itu dapat dipercepat.

“Jadi, penelitian dan penyuluh itu mesti saling kerja sama yang baik. Bila panca usaha diterapkan buat petani? secara lengkap maka produksi meningkat,” imbuhnya.

Dikatakan, produksi meningkat tersebut harusnya dibarengi dengan kejelasan pemasaran dengan harga yang merangsang petani dan produsen. Untuk itu, di era Pak Harto, setiap tahun ditetapkan harga dasar gabah beras melalui instruksi presiden.

“Nah, itu dinamis dilaksanakan setiap tahun oleh Pak Harto,” pungkasnya.

Abbas menjelaskan, instansi yang terlibat dalam kesuksesan pertanian harus lebih fokus agar program-program? itu bisa sukses. Untuk mensejahterakan petani, harus ada koordinasi di semua tingkatan operasi.

“Di tingkat nasional dibentuk badan pengendalian Bimas, di tingkat provinsi satuan pembina, sedangkan di kabupaten dibuat satuan pelaksana. Dengan demikian kepemimpinan mulai nasional hingga desa semua terlibat dengan baik,” kata Abbas.

Lebih lanjut, Abbas mengatakan, di zaman Soeharto, pendekatan dan kebijakan tersebut diselenggarakan melalui empat usaha pokok di antaranya intensifikasi pertanian, ekstensifikasi, disertifikasi dan rehabilitasi pertanian.

Keempat usaha pokok itu, sambungnya, ditingkatkan terus menerus menyelenggarakan perencanaan yang terpadu serta juga disesuaikan dengan ekosistem, kelestarian lingkungan hidup dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pelaksanaan sistem Bimas, kata Abbas, didasarkan kepada usaha pembinaan petani dengan pendekatan kelompok tani oleh penyuluh. Usaha produksi yang meluas tentu memerlukan metode massal yang berjalan dengan baik. Hal itu dibentuk langsung dan diketuai oleh menteri pertanian (Menpan).

Jadi, menurutnya, tujuan Bimas pada hakikatnya untuk memberikan perubahan perilaku dan motif bagi petani ke arah sasaran yang ditentukan, menuntun mempengaruhi pikiran perasaan dalam mencapai taraf usaha dan kehidupan yang lebih layak.

Suasana seminar  di Universitas Trilogi.

“Dengan Bimas, kita bisa memelihara semangat para petani agar selalu giat memperbaiki usaha. Membantu pendapatannya untuk lebih berswasembada pangan karena petani adalah pemimpin sekaligus pelaksana utama dalam pertanian,” tutupnya.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa / Editor: Satmoko / Foto: Adista Pattisahusiwa

Komentar