Sistem Ekonomi Pancasila, Wujudkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Petani

165

KAMIS, 23 MARET 2017
JAKARTA — Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi bahan pangan dari dalam negeri sehingga dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk. Peranan negara dalam mewujudkan kemandirian pangan adalah dengan melakukan pembangunan pertanian yang melibatkan partisipasi seluruh rakyat salah satunya dengan peningkatan kesejahteraan petani karena petani merupakan ujung tombak dalam kegiatan produksi pangan nasional dan juga menjadi bagian besar komponen masyarakat Indonesia.

Para pembicara yang tampil dalam seminar di Universitas Trilogi.

Pokok pikiran tersebut tersampaikan dalam seminar sehari From Rice Importer to Self Sufficiency, Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Petani Melalui Pendekatan Sistem Ekonomi Pancasila di Universitas Trilogi Jakarta, Kamis (23/3/2017). Acara yang terselenggara dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama menghadirkan tiga pembicara, yakni Prof. Dr. Dwi Andreas Santosa, guru besar IPB dengan topik yang disampaikan Kemandirian Pangan dalam Perspektif Sistem Ekonomi Pancasila, Prof. Dr. Bustanul Arifin M.Sc, guru besar UNILA dan juga sebagai pengurus pusat Perhepi, menyampaikan topik Kesejahteraan Petani dalam Perspektif Sistem Ekonomi Pancasila, dan pembicara ketiga Dr. Noer Soetrisno, selaku Pengamat Ekonomi Kerakyatan, mengangkat topik Peranan BULOG dalam Pembangunan Pertanian.

Dwi Andreas Santosa, menyampaikan, sangat disayangkan, dewasa ini pangan justru dikuasai oleh negara maju dan 70% negara berkembang justru mengimpor pangan dari negara maju. Fenomena terakhir terkait dengan pangan, menurut Dwi, kajian dari New England Institute tahun 2008 yang mengatakan bahwa terjadi krisis pangan dunia ketika input rate indeks mendekati 220 dan juga adanya kerusuhan di beberapa negara menyebabkan harga pangan turun. Kemudian pada tahun 2010 mulai meningkat lagi dan pada tahun 2011 mencapai titik tertinggi. Pada saat itu juga beberapa negara runtuh, menjadi bencana bagi seluruh dunia yang pada akhirnya harus ditanggung oleh dunia akibat krisis pangan tersebut.

“Sistem kelola pangan di Indonesia merupakan anak emas dari dunia, yakni hindari intervensi langsung ke pasar, kemudian integrasikan sistem pangan nasional ke sistem pangan dunia, liberasi pasar, jaring pengaman sosial,” jelasnya.

Menurut Dwi, pertanian di Indonesia masih memiliki peranan penting yang sampai saat ini tidak bisa dikesampingkan. Untuk itu di berbagai daerah sudah mendirikan Badan Usaha Milik Petani dan juga koperasi pertanian yang bertujuan untuk menggerakkan petani kecil dalam memproduksi pangan terutama dalam sektor pertanian. Mengutip pernyataan Ir. Soekarno dalam peletakan batu pertama di IPB bahwa pangan merupakan masalah hidup dan mati.

Sementara, Bustanul Arifin menyampaikan, bahwa memang benar kesejahteraan petani belum sejahtera dan terjadi ketimpangan pendapatan para petani. Menurut Bustanul, mengutip Mubyarto dan Boediono, dalam buku Mubyarto dijelaskan, perekonomian digerakkan oleh tiga pilar, yakni rangsangan ekonomi, moral, dan sosial, kemudian ada kehendak kuat untuk mewujudkan keadaan kemerataan sosial ekonomi, jiwa kebijakan, dan perimbangan jelas serta tegas antara sentralisme dan desentralisme kebijakan untuk menjamin keadilan ekonomi, keadilan sosial, maupun efisiensi pertumbuhan ekonomi.

Sementara dalam buku Boediono juga dijelaskan, manusia adalah economic man, social dan religious man, kehendak ke arah egalitarian dan kemerataan sosial, prioritas utama kebijakan diletakkan pada penyusunan perekonomian nasional yang tangguh, serta sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Menurut Bustanul, kemiskinan terjadi di desa-desa dan itu adalah petani. Sekitar 70% kemiskinan terdapat pada petani. Desember tahun lalu sekitar 45% merupakan desa tertinggal. Menurut Bustanul lagi, disepakati untuk demokrasi dan desentralisasi merupakan dua pilar yang tidak bisa ditarik ke belakang. Hingga saat ini, belum ada atau belum berjalannya desentralisasi di daerah-daerah walaupun sudah ada otonomi daerah. Namun pada kenyataannya masih memiliki ketimpangan di tiap daerah.

“Ada empat kontributor yang masih harus dianalisis, bahwa kenapa ada ketimpangan karena adanya non sektor kredibel mendominasi sektor kredibel. Industrialisasi atau deindustrialisasi terjadi terlalu dini, seharusnya setelah pertanian tangguh baru dilanjutkan ke industri,”jelasnya.

Sedangkan Noer Soetrisno menjelaskan, bahwa ada 3 pilar dalam sistem ekonomi Pancasila di antaranya moral ekonomi, sistem ekonomi, dan organisasi ekonomi. Menurut Noer,  tugas dan fungsi Bulog di antaranya melaksanakan kebijakan stabilisasi harga pangan pemerintah terutama beras dengan melakukan pengadaan dalam negeri, menjaga perkembangan harga pangan. Menurut Noer pula, aturan undang-undang BUMN yang dulu dengan yang sekarang berbeda tujuan di antaranya berperang dalam perekonomian nasional, penerimaan negara, dan mengerjakan yang belum dikerjakan dalam artian yang dibutuhkan masyarakat, serta yang terakhir yakni perintisan yang mengalami pergeseran dalam mempengaruhi cara gerak BUMN.

“Perbandingannya bahwa Bulog pada masa posisi sulit zaman pasca swasembada pada masa operasi komersial pasar dengan operasi untuk melayani anggaran dan sosial itu paling tinggi 45% – 55%. Kalau sekarang bisa mencapai 95,5% bisa jadi paling tinggi yang komersial 15%. Ini membuktikan bahwa Bulog yang sekarang tidak punya cara untuk mengatur sendiri kecuali pesanan yang sudah ada. Ini juga salah satu masalah, kenapa Bulog yang sekarang tidak setia seperti Bulog dahulu,” jelasnya.

Menurut Noer pula, sejak tahun 1983, neraca perdagangan Indonesia dalam hal ini pada bidang pertanian pangan mengalami surplus, sementara saat ini grafik neraca perdagangan dalam bidang pertanian pangan mengalami naik-turun atau tidak stabil.

Peserta seminar perihal kemandirian pangan di Universitas Trilogi.

“Sebenarnya kita ini negeri agraris dan kalau kita berani menetapkan trilogi yang tadi telah saya sampaikan, otomatis tinggal melihat kemauan bangsa ini seperti apa. Hanya pada tahun 2009 adanya dokumen kemandirian pengendalian beras memiliki tingkat kemandirian produksi beras 90%,” jelasnya lagi.

Jurnalis: M. Fahrizal / Editor: Satmoko / Foto: M. Fahrizal

 

Komentar