Sri Mulyani : Indonesia Ingin Menjadi Anggota Lembaga Anti Pencucian Uang

0
23

RABU, 22 MARET 2017

JAKARTA — Saat mengadakan acara jumpa pers dengan para awak media di Kantor Kementrian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta Pusat, Rabu (22/3/2017), Sri Mulyani Indrawati yang tak lain adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia sempat menyampaikan beberapa hal penting.

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Salah satunya adalah penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkait dengan  penjelasan mengapa hingga saat ini Indonesia belum bergabung menjadi anggota lembaga internasional anti pencucian uang atau Financial Action Task Force (FATF).

Dengan menjadi Anggota FATF, maka diharapkan kedepannya hal tersebut akan memperkuat peranan dan posisi Indonesia. Terutama dalam hal pencegahan dan pemberantasan praktek kejahatan “money laundry” atau pencucian uang dan juga pencegahan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme.

Maka dari itu pada tahun ini Pemerintah Indonesia rencananya akan mendaftarkan diri masuk dalam keanggotaan FATF, kalau tidak ada perubahan paling cepat pada Juni 2017. Selain Indonesia, meskipun tidak semuanya ingin bergabung, ternyata ada beberapa Negara Anggota G-20 yang telah melakukan proses bergabung ke dalam Lembaga FATF.

“Indonesia bisa dibilang merupakan salah satu negara yang belum pernah bergabung menjadi Anggota Lembaga FATF, karena itu kita sebenarnya ingin secepatnya memulai proses tersebut, mudah-mudahan pada bulan Juni 2017 mendatang kita sudah resmi menjadi Anggota Lembaga FATF,” tuturnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Sri Mulyani juga menambahkan Indonesia tentu saja harus segera mempersiapkan segala sesuatunya bila ingin bergabung dalam Lembaga FATF. Banyak Negara Anggota G-20 yang mendukung keinginan Indonesia untuk segera bergabung dalam Lembaga FATF, mulai dari Kanada, Australia, Inggris, Perancis dan Jerman.

Pemerintah Indonesia ke depannya akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga-lembaga terkait lainnya misalnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Transaki Keuangan (PPATK), Bank Indonesia (BI) dan juga tentu saja menggandeng Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia.

Jurnalis: Eko Sulestyono/Redaktur: Irvan Sjafari/Foto: Eko Sulestyono

Komentar